.webp)
Penetapan upah buruh yang distandarisasi pemerintah melalui aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 17 tahun 2005 tentang komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dinilai tidak manusiawi. Pasalnya banyak buruh saat ini yang kehidupannya sudah tidak layak.
“Substansi Permenaker Nomor 17/2005 memang tidak manusiawi. Rumus yang digunakan untuk menghitung upah buruh sangat tidak akurat sehingga tidak memungkinkan buruh hidup secara layak," ungkap Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan Rizal Ramli dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (30/4/2012).
"Karena itu, sudah semestinya Permenaker itu dicabut, untuk selanjutnya disusun peraturan yang memasukkan perhitungan komponen yang lebih menjamin kehidupan buruh lebih sejahtera," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komponen pangan, misalnya, jelas menunjukkan minim gizi. Komponen beras hanya 10 Kg dalam 1 bulan cuma cukup untuk makan 1 orang 2 X sehari. Demikian juga dengan sayuran, buah-buahan, dan minuman yang total bila dipraktekkan hanya bisa memenuhi kebutuhan dua minggu. Akibatnya buruh harus menutupi sisa kebutuhannya dengan berbagai cara," ungkap menteri di Era Gus Dur ini.
Pada komponen perumahan, Rizal menyampaikan, Permenaker tidak mendorong buruh memiliki rumah walau dengan mencicil. Standar yang dipakai hanya sewa kamar kontrakan. Begitu juga dengan pendidikan yang sangat tidak memberikan kesempatan anak buruh mengenyam pendidikan secara memadai.
"Dengan perhitungan pada tiap komponen yang demikian minimalis seperti itu, bagaimana mungkin buruh bisa hidup secara layak. Saya katakan secara layak, karena untuk sejahtera masih sangat jauh. Sudah saatnya kita memberi perhatian lebih besar kepada buruh, karena mereka pun adalah bagian dari rakyat Indonesia yang berhak hidup sejahtera dan bermartabat sebagaimana cita-cita para founding fathers kita," papar Rizal.
(dru/hen)
