Perjalanan Dinas DPR Dikritik, Kok PNS Nggak?

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan perjalanan dinas pada dasarnya lebih banyak dinikmati oleh birokrat atau PNS ketimbang legislator sendiri.

Pasalnya, perjalanan dinas Kementerian di Pemerintahan Pusat sampai Pemerintah Daerah tersebar. Namun, DPR menyayangkan ketika perjalanan dinas yang dilakukan DPR justru dibesar-besarkan.

"Memang belanja perjalanan dinas itu lebih banyak dinikmati oleh birokrasi daripada DPR, tapi kritik pada birokrasi soal perjalanan dinas hampir tidak ada karena mereka tersebar diberbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, karena itu kritiknya tidak mungkin fokus," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

"Sementara kritik pada lembaga DPR lebih bersifat politis karena memang DPR adalah satu-satunya lembaga politik negara yang fokus," ungkap Harry.

Dijelaskan Harry, pada dasarnya dirinya tidak keberatan ketika DPR terus dikritik. Karena, sambung Harry, DPR jauh lebih transparan dibanding Kementerian atau Lembaga negara yang lain.

"Anggaran Kementerian dan Lembaga yang lain hampir tidak pernah dikritik bukan karena mereka tidak melakukan pemborosan tetapi media untuk mendapatkan data dan informasi tentang anggaran K/L nya jauh lebih sulit atau mungkin jauh lebih tidak transparan," tutur Harry.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar menyampaikan kekecewaannya terkait anggaran perjalanan dinas yang ternyata terlalu besar diajukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Azwar mengungkapkan anggaran perjalanan dinas PNS mencapai Rp 18 Triliun.

"Kita terlalu banyak uang untuk perjalanan dinas, semestinya bisa dipotong," kata Azwar dalam publikasinya seperti dikutip detikFinance di Jakarta, Selasa (31/4/2012).


(dru/hen)