Anggota DPR: Pendapatan PNS Banyak dari Uang Makan dan Rapat

Jakarta -

Sistem anggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah seharusnya diperbaiki. Pemerintah perlu menerapkan clean based salary atau sistem remunerasi. PNS harusnya mendapat gaji bersih dan utuh meliputi seluruh tugas dan tanggunggjawabnya. Tak perlu lagi ada tambahan-tambahan lain.

"Dalam desain sistem remunerasi sekarang, konsep ini belum berjalan. Padahal remunerasi sudah cukup tinggi tetapi masih banyak honorarium dan tunjangan yang tidak jelas. Seharusnya sudah tidak ada lagi pendapatan dari uang rapat, uang panitia kerja, uang proyek, uang makan, uang perjalanan dan uang lain-lain yang masih berjalan sekarang. Ini harus segera diperbaiki," ungkap Anggota DPR dari Fraksi PKS Kemal Stamboel dalam penjelasannya kepada detikFinance di Jakarta, Senin (7/5/2012).

Kemal menyampaikan, revitalisasi reformasi birokrasi diharapkan mampu menjawab masalah korupsi dan pemborosan. Indikator indeks persepsi korupsi yang masih buruk menurutnya menjadi salah satu indikator stagnasi reformasi birokrasi.

"Korupsi birokrasi masih terindikasi cukup tinggi. Dan ini menjadi tantangan yang serius. Kita berharap Kementerian dan Lembaga kembali mengulirkan agenda reforamsi ini secara serius," tambahnya.

Kemal juga menekankan agar pemerintah serius memperhatikan beban belanja untuk birokrasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang telah semakin tinggi dan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

"Hal ini telah menurunkan peran anggaran publik dalam penciptaan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan. Kondisi ini menjadikan kenaikan penerimaan perpajakan serta transfer ke daerah, menjadi tidak bermakna karena habis ditelan kenaikan belanja untuk birokrasi. Pemerintah perlu konsisten menata jumlah PNS agar semakin ramping serta menerapkan kebijakan capping terhadap belanja pegawai dan belanja barang, baik di pusat maupun di daerah," paparnya.

Lebih jauh Kemal juga meminta agar jumlah anggaran perjalanan dinas PNS tahun ini mencapai Rp 18 triliun bisa dipangkas.

"Tidak boleh perjalanan dinas ini menjadi ajang pemborosan. Perjalanan dinas harus efektif dan efisien, dengan penentuan skala prioritas secara serius. Sehingga anggaran yang dihemat bisa dialokasikan untuk infrastruktur atau program kesejahteraan rakyat," tegasnya.

(dru/dnl)