.webp)
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan dari total proyek tersebut, sebanyak 39 proyek merupakan proyek infrastruktur dengan nilai investasi sebesar Rp 195,9 triliun. Sedangkan 50 proyek lainnya adalah proyek sektor riil senilai Rp 294,7 triliun.
“Ini yang sudah divalidasi per Maret,” ujarnya saat ditemui di kantor Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (10/5/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Semua pelabuhan dan bandara kini dibangun oleh BUMN kecuali pelabuhan dan bandara perintis yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut Hatta, pembangunan proyek tersebut tidak mungkin semuanya dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, diharapkan investasi dari swasta dan BUMN dapat menutupi kebutuhan investasi proyek tersebut.
“BUMN menyediakan Rp 900 triliun sampai akhir tahun,” jelasnya.
Untuk mempercepat jalannya proyek tersebut, lanjut Hatta, pemerintah telah mengubah dan memperbaiki sejumlah regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan beberapa peraturan menteri.
“Sudah 30 regulasi yang diperbaiki. Ada yang sedang diperbaiki dan yang akan diidentifikasi untuk diperbaiki,” jelasnya.
Namun, Hatta mengakui tetap akan ada kendala dalam pengerjaan proyek. Pasalnya, sejauh ini, undang-undang lahan belum efektif berjalan.
“Kendala utama masih lahan. Ini kendala terbesar. Sementara peraturan presidennya baru akan kita keluarkan pada Mei ini. Dengan keluarnya Perpres diharapkan semuanya lebih lancar,” jelasnya.
Oleh sebab itu, tambah Hatta, pemerintah akan mengadakan pertemuan khusus mengundang dunia usaha dan para gubernur. Pertemuan tersebut akan fokus mengidentifikasi seluruh proyek yang terkendala dengan lahan.
“Kita carikan solusinya secepat mungkin,” tandasnya.
(nia/dru)
