Perlukah Ada Penyatuan Zona Waktu di Indonesia?

Bali -

Menko Perekonomian Hatta Rajasa kembali menggulirkan wacana penyatuan zona waktu di Indonesia yang dinilai bisa membuat perekonomian Indonesia lebih produktif.

Usai Rapat Kabinet Terbatas Presiden SBY, para menteri, dan Komite Ekonomi Nasional (KEN) di Istana Tampaksiring, Bali, Hatta menyatakan KEN yang dipimpin oleh Chairul Tanjung mendukung penerapan satu zona waktu di Indonesia.

Dikatakan Hatta, penyatuan zona waktu didukung luas oleh kalangan masyarakat, namun memang masih ada dua pandangan, apakah satu zona waktu mulai dari kawasan barat sampai dengan kawasan timur yang selama ini GMT+8 atau GMT+7, atau dua zona waktu.

"Memang sampai saat ini usulan terbanyak adalah memakai satu zona waktu, dan studi menunjukkan kita akan banyak berhemat dan meningkatkan produktivitas," kata Hatta dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Senin (14/5/2012).

Hatta memang menjadi menteri yang paling rajin mendorong adanya penyatuan zona waktu di Indonesia. Meski masih berupa wacana, namun riset terhadap penyamaan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia sudah ada. Bahkan sudah dibahas di Komite Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejak Hatta masih menjabat sebagai Menteri riset dan teknologi (Menristek).

Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI, Edib Muslim pernah mengatakan, ide penyatuan zona waktu Indonesia adalah buah pikiran Hatta Rajasa.

Ia menambahkan, penyamaan waktu antara indonesia barat, tengah, dan timur diyakini akan dapat mengangkat 20% PDB Indonesia. Sebab ada angkatan kerja berjumlah 190 juta orang yang akan melakukan pekerjaannya secara bersama-sama.

Indonesia sering kalah dengan negara lain dalam hal transaksi bisnis. Seperti jadwal terbang Garuda yang satu jam lebih lambat dari maskapai lain, karena perbedaan waktu tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga kalah satu jam dengan bursa efek di Hong Kong dan Sanghai.

Sementara transsaksi di Bank Indonesia, para pelaku pasar uang di Papua dan Maluku tidak memiliki waktu yang cukup untuk saling bertransaksi dengan pelaku pasar di daerah Indonesia Barat. Karena pusat bursa efek dan perbankan berada di wilayah Barat, pelaku bisnis Papua dan Maluku harus merelakan waktunya terbuang dua jam secara percuma menunggu lapak transaksi.

(dnl/hen)