Rekomendasi Salah, RI Minta IMF Bantu Reschedulling Utang

Jakarta - Pemerintah Indonesia meminta IMF mengambil langkah-langkah yang dapat membantu meringankan beban utang yang timbul sebagai akibat kekeliruan rekomendasi yang diberikan IMF pada saat Indonesia mengalami krisis. Salah satunya, IMF diminta bersedia memprakarsai penjadwalan utang Indonesia alias reschedulling. "Sesungguhnya sekedar pengakuan terhadap kekeliruan rekomendasi tidaklah cukup karena sampai saat ini kita masih harus menanggung akibat dari kekeliruan rekomendasi tersebut," kata Presiden Megawati dalam pidato kenegaraan RAPBN dan nota keuangan 2005 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2004).Presiden juga mengemukakan sebagian tanggung jawab terhadap kesalahan rekomendasi IMF memang berada di pihak pemerintah. Akan tetapi, menurut Presiden, sangat wajar njika IMF secara profesional dan pro aktif juga mengambil remedial action antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang dapat membantu meringankan beban utang Indonesia. Pemerintah, lanjut presiden, sebagai anggota IMF yang baik selain akan setia mengangsur utangnya juga akan mematuhi setiap kesepakatan yang telah dibuat untuk mengakhiri kerjasama dengan IMF. "Selama ini kita sudah mendengarkan saran dan rekomendasi mereka dan sudah saatnya kini mereka juga mendengarkan keluhan kita yang wajar dan absah dan berbuat sesuatu untuk memelihara dan memulihkan reputasi mereka dalam pandangan mereka," tukasnya.Selain itu pemerintah telah membuat paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya kerjasama dengan IMF yang tertuang dalam Inpres No 5 tahun 2003. Hingga saat ini sekitar 80 persen dari rencana aksi yang terdapat dalam paket kebijakan tersebut sudah diselesaikan. Pemerintah bertekad untuk menyelesaikan sisa rencana aksi lainnya sebelum kabinet gotong royong berakhir. (qom/)