Selain Perjalanan Dinas, Masih Ada Pos-pos yang Rawan Korupsi

Jakarta -

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan agar segala penipuan terkait perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum PNS harus ditindak tegas. Namun selain kebocoran di anggaran perjalanan dinas, masih banyak pos yang harus diwaspadai.

"Kalau seandainya ada penipuan itu harus ditindak tegas," ujarnya ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (21/5/2012).

Agus Marto menuturkan dari laporan audit perjalanan dinas yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya kemungkinan para PNS yang disebut melakukan ketidakpatuhan terhadap anggaran tersebut hanya belum menyelesaikan urusan administratif.

"Saya mendapatkan informasi itu dan itu sebetulnya kan hanya sebagian yang diungkapkan tentang ketidaktertiban pengelolaan keuangan. Jadi, saya dapat mengerti kalau seandainya masih ada satu aktivitas transit, jadi mungkin ada periode dimana si pelaku belum menyelesaikan administrasinya," ujarnya.

Meskipun, lanjut Agus Marto, terdapat juga pos yang pelanggaran anggarannya lebih membahayakan keuangan negara.

"Jadi kita jangan hanya melihat perjalanan dinas, tapi masih ada lagi di pos-pos lain yang lebih membahayakan gitu ya, jadi begitu banyak ketidaktaatan atau ketidaktertiban yang musti dirapihkan," tegasnya.

Untuk itu, Agus Marto setuju jika peran Inspektorat Jenderal di setiap Kementerian semakin ditingkatkan. Selain itu, perlunya komitmen yang kuat dari setiap organisasi kepemerintahan untuk memperbaiki penyelewengan tersebut.

"Saya setuju sekali bahwa inspektur jenderal harus berperan. Jadi semakin relevan bahwa peran daripada irjen harus tinggi tapi kembali kepada penanggung jawab daripada setiap organisasi, harus mengenadilkan organisasinya," pungkasnya.

(nia/hen)