Utang Pemerintah Bengkak Lagi Jadi Rp 1.903 Triliun

Jakarta - Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 26,3% pada April 2012.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di April 2012 mencapai US$ 207,1 miliar. Jumlah ini naik dari posisi di akhir 2011 yang mencapai US$ 198,89 miliar.

Demikian data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Selasa (22/5/2012).

Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman Rp 619,17 triliun dan surat berharga Rp 1.284,04 triliun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 7.226 triliun, maka rasio utang Indonesia per April 2012 sebesar 26,3%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir April 2012 adalah:

• Bilateral: Rp 377,36 triliun
• Multilateral: Rp 25,18 triliun
• Komersial: 215,04 triliun
• Supplier: Rp 460 miliar
• Pinjaman dalam negeri Rp 1,13 triliun

Sementara total surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sampai April 2012 mencapai 1.284,04 triliun. Naik dibandingkan posisi di akhir 2011 yang sebesar Rp 1.859,43 triliun.

Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:

• Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
• Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
• Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
• Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
• Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
• Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
• Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
• Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
• Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
• Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
• Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
• Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
• April 2012: Rp 1.903,21 triliun (26,3%)

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tengah mempersiapkan gerakan penghematan nasional. Gerakan ini diharapkan bisa jadi solusi lonjakan subsidi BBM bila tahun ini harga minyak dunia semakin melonjak dan cegah utang baru.
(dnl/ang)