RAPBN 2005 Bernuansa Politis

Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia (UI) M. Chatib Basri mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 dibuat secara politis untuk memberi ruang kepada pemerintahan baru dalam melakukan revisi, termasuk jika Megawati terpilih kembali."Mustinya inisiatifnya lebih banyak untuk APBN 2005, tapi kalau itu dilakukan akan mengunci pemerintahan baru. Padahal pemerintahan sekarang tidak berhak melakukan itu. Jadi ini politis. Akan sangat mungkin terjadi penambahan atau pengurangan," kata Basri saat ditemui di gedung Bursa Efek Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman, Senin (16/8/2004).Menurut dia, RAPBN 2005 yang dibuat saat ini hanya mencakup garis besar dan membuka ruang yang besar dilakukannya revisi pada pemerintahan mendatang. "Termasuk kalau Megawati terpilih lagi, saya kira dia harus berani melakukan revisi," tandasnya.Beberapa hal yang harus direvisi, menurut Basri, antara lain soal penerimaan pajak dimana untuk RAPBN 2005 ditetapkan sebesar Rp 297,5 triliun atau 13,6 persen. Menurutnya, angka tersebut bisa dinaikkan 1 persen menjadi 14 persen.Untuk subsidi BBM yang saat ini meningkat menjadi Rp 21 triliun, dibanding tahun sebelumnya Rp 14 triliun, dalam pandangan Basri, juga harus dicabut secara gradual, namun tidak untuk minyak tanah karena itu merupakan kebutuhan masyarakat kecil. "Tapi bisa untuk Pertamax Plus karena konsumennya orang-orang kaya," jelasnya.Untuk pendapatan privatisasi yang diproyeksikan Rp 3,5 triliun, menurut dia, terlalu kecil karena seharusnya bisa mencapai rata-rata Rp 5 triliun seperti saat ini. Dalam memenuhi target privatisasi, menurut dia, bisa dilakukan dengan menjual saham perusahaan negara secara signifikan hingga 51 persen. Dengan demiian, akan banyak investor yang berminat, meskipun tidak harus investor asing.Kemudian yang juga menjadi sorotan Basri adalah soal alokasi pengeluaran. Jika pajak dinaikkan dan subsidi BBM diturunkan, maka dana yang diperoleh harus digunakan untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.Soal negosiasi utang, lanjut Basri, karena saat ini tidak ada pilihan bagi pemerintah dengan anggaran yang ketat. "Meskipun akan ada resistensi dari kalangan LSM, namun kita juga harus realistis dengan kondisi saat ini," tutur wakil kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI ini.Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, menurut dia, cukup tinggi, namun masih terbuka ruang untuk mencapainya. "Apalagi jika situasi ekonomi dunia membaik, yang membuat ekspor meningkat. Selain itu, masih tingginya konsumsi masyarakat seperti animo pembelian motor dan mobil," papar Basri.LPEM UI, ungkap dia, memprediksi pertumbuhan ekonomi 2005 sebesar 5,1 persen. Namun jika ekspor naik, konsumsi masyarakat tetap tinggi, target pemerintah itu diyakini akan bisa dicapai.Untuk inflasi tahun 2005 sebesar 5,5 persen, dijelaskan Basri, bisa tercapai jika rupiah berada di kisaran Rp 8.600 per dolar AS. Namun untuk kondisi saat ini pemerintah harus berusaha keras, karena jika diambil rata-rata nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dolar AS, inflasi bisa 8 persen. Namun jika inflasi 5,5 persen dan rupiah Rp 8.600, suku bunga 6,5 persen sangat masuk akal."Tapi mengusahakan rupiah ke Rp 8.600 per dolar AS itu susah sekali. Karena jika rupiah di angka konservatif Rp 8.900 saja, inflasi bisa 7 persen dan suku bunga SBI 8 persen," terang Basri.Soal asumsi harga minyak sebesar US$ 24 per barel, menurut dia juga terlalu rendah. Angka itu justru lebih rendah dari asumsi pemerintah saat ini yakni US$ 32-35 per barel. "Tapi memang harga minyak masih berfluktuasi," imbuh dia.Ditambahkan, jika ada penyesuaian seperti di atas, maka besaran APBN 2005 bisa lebih dari yang diasumsikan saat ini sebesar Rp 377,9 triliun akan berubah. Apalagi jika pemerintahan baru mempunyai niat menaikkan gaji pegawai negeri.Yang jelas, tambah Basri, APBN yang dibuat saat ini tetap tidak bisa memberi stimulus terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya, pemerintah hanya berupaya menjaga stabilitas makro dan belum mampu memberikan stimulus buat perekonomian. (ani/)