Soal Penjadwalan Utang, Kwik Berharap IMF Melunak

Jakarta - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie berharap Dana Moneter Internasional (IMF) bisa bersikap lebih lunak menyusul pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri yang meminta IMF ikut bertanggung jawab atas kesalahannya dalam memberikan rekomendasi penyelesaian krisis bagi Indonesia.Kwik berharap, melunaknya sikap IMF itu bisa ditunjukkan melalui upaya membantu penjadwalan utang Indonesia, setelah pada tahun 2004 dan 2005 mendatang Indonesia tidak lagi memperoleh fasilitas pinjaman dari IMF. "Pokoknya kita berharap IMF bisa bersikap lebih lunak. Kita lihat saja bagaimana tanggapan mereka nanti," kata Kwik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2004).Di tempat yang sama, Menneg BUMN Laksamana Sukardi menilai pernyataan Presiden Megawati yang meminta IMF bertanggung jawab dengan melakukan penjadwalan ulang utang Indonesia merupakan sebuah pernyataan yang cerdas."Kita memang sudah menyelesaikan kerjasama, tapi kita berharap mereka (IMF) juga mempertimbangkan kesalahan mereka dan menerima saran kita untuk melakukan reschedulling utang karena ini merupakan beban kesalahan mereka juga dan ini merupakan statement politik resmi presiden," papar Laks, panggilan akrabnya.Ditegaskan, pemerintah juga berharap IMF bersedia mengakui kesalahannya, mengingat dengan kesalahan rekomendasi tersebut utang Indonesia justru menumpuk sehingga untuk menyelesaikan utang itu pemerintah meminta pengertian IMF dalam hal penjadwalan ulang utang.Asumsi RAPBN 2005Mengenai asumsi makro ekonomi yang disampaikan Presiden dalam nota keuangan 2005, khususnya pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 5,4 persen, menurut Kwik, angka itu tidak terlalu optimistis seperti penilaian sejumlah kalangan.Menurutnya, tingkat pertumbuhan tersebut memungkinkan untuk dicapai mengingat saat ini investasi sudah mulai masuk ke Indonesia. Namun demikian Kwik mengakui investasi yang ditanamkan saat ini tidak bersifat langsung, karena investasi yang terjadi saat ini lebih banyak ditanamkan oleh perusahaan-perusahaan lewat laba yang dihasilkan."Jadi investor itu sekarang lebih bonafid. Mereka melakukan investasi dari laba yang dihasilkan, bukan dari utang dan ini jumlahnya cukup besar, meski tidak tercatat," kata Kwik.Oleh karena itu, asumsi berbagai kalangan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak ditopang konsumsi, dibantah Kwik. Menurut dia, tidak mungkin konsumsi menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2000 hingga saat ini.Terkait upaya menutup defisit anggaran tahun 2005, ditambahkan Laks, pihaknya siap menutupi defisit itu lewat privatisasi, seperti yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir. Namun upaya tersebut menurutnya harus tetap mendapat dukungan DPR."Saya harap jika DPR menyetujui UU (APBN) mestinya persetujuan (privatisasi) sudah otomatis, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi ini semua tergantung kondisi makro ekonomi kita, kondusif atau tidak. Selain itu, faktor kepercayaan juga sangat menentukan berhasil tidaknya privatisasi yang dilakukan pemerintah," demikian Laksamana Sukardi. (ani/)