Tekan Korupsi, SBY Segera Perketat Perjalanan Dinas PNS

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) segera keluarkan surat edaran terkait penghematan anggaran perjalanan dinas.

Demikian disampaikan Wakil Menteri PAN RB Eko Prasojo saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jalan Pramuka, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

"Sedang kita siapkan surat edarannya dulu untuk penghematan segala macam," ujarnya.

Sementara untuk Peraturan Presiden terkait aturan penghematan ini, Eko menyatakan diharapkan dapat keluar pada Agustus tahun ini.

"Untuk Perpres-nya, Insya Allah Agustus, tapi dalam waktu dekat surat edarannya dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan motif penyelewengan anggaran perjalanan dinas yang semakin canggih, modusnya mulai dari memalsukan berkas kwitansi hingga berkas perjalanan dinas. Meski demikian, praktik-praktik penyelewangan itu ternyata dapat teridentifikasi oleh BPK.

"Sebetulnya hanya orang-orang (para oknum PNS) yang nekat saja, yang berani melakukan itu, karena pastinya akan ketahuan," ungkapnya.

Meskipun, motifnya mulai beragam, Hasan mengakui bahwa saat ini jumlah penyelewengan perjalanan dinas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010.

"Risiko bisa terjadi, lembaga mana yang paling besar dan kecil, tidak bisa saya sebutkan, akan jadi polemik, karena kami teliti dengan cara sampling, oleh karena itu saya tidak sebut yang mana, tahun sebelumnya menurun ini artinya bahwa hal seperti semakin baik dari tahun ke tahun," tegasnya

Hasan menejalaskan dengan temuan penyelewengan perjalanan dinas dari BPK, diharapkan akan memberi efek jera terhadap PNS nakal. "Harapan kami, setelah menemukan berkas dan sangsi, penguji akan memberikan pengujian secara aktif, dan pengawas internal pun dapat menjadi filter penguji," tambahnya.

(nia/dnl)