2 Instansi Disclaimer Diminta Kebut Perbaikan Laporan

Jakarta - Ada dua instansi pemerintah yang laporan keuangan 2011 dinyatakan disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan instansi yang bersangkutan segera melakukan perbaikannya.

"Saya sudah tahu kira-kira di mana disclaimer itu terjadi," kata SBY dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2011 oleh BPK.

"Lakukan upaya, syukur bila dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa dibereskan," sambung SBY dalam acara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Perintah perbaikan dalam kurun waktu yang masih tersisa, juga ditujukan kepada 18 instansi yang diberi BPK status wajar dengan pengecualian. Buat 67 instansi yang mendapatkan status wajar tanpa pengecualian, dimintanya agar terus menjaga prestasi itu.

"Pertahankan, jangan sampai turun tingkat," ujar SBY.

Di dalam kesempatan siang ini, Presiden SBY juga menyatakan penghargaannya kepada BPK yang dua tahun akhir giat melakukan program edukasi ke daerah untuk mencegah tindak penyalahgunaan anggaran negara.

Bukan rahasia bahwa masih ada aparatur yang belum paham benar tata kelola keuangan sehingga keliru dalam pengambilan keputusan dan bisa berakhir pada tuduhan korupsi.

"Yang dilakukan oleh BPK dalam wilayah prevention, saya suka itu. Karena bisa saja ada kesalahan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah. Ada kesalahan akibat dari ketidakpahaman. Maka upaya BPK bisa mencegah terjadi kekeliruan atau penyimpangan itu," ujar SBY.

(lh/ang)