RI Minta IMF Bantu Negosiasi Utang Secara Bilateral

Jakarta - Menko Perekonomian Dorodjatun Kontjoro-Jakti berharap IMF bersedia membantu pemerintah Indonesia dalam menegosiasikan utang-utang luar negeri dengan negara lain secara bilateral. Pasalnya, Indonesia sudah tidak bisa lagi mendapatkan reschedulling utang lewat Paris Club yang dipayungi IMF karena sudah memutuskan kerja sama dengan lembaga tersebut. Menurut Djatun, meski Indonesia sudah tidak bisa mendapat reschedulling utang lewat Paris Club, IMF tetap harus membantu. Hal ini mengingat negara-negara bilateral yang memberikan pinjaman kepada Indonesia juga anggota IMF. "Kalau mau diluar Paris Club kan perlu pembicaraan secara bilateral. Jadi tidak bisa otomatis. Ini satu harapan yang disampaikan presiden yang merupakan bagian dari pengakuan kita. Pertama, kita telah mendapat manfaat dari kehadiran lembaga ini. Tapi juga mereka sendiri sudah mengakui ada kebijakan-kebijakan yang keliru," ujarnya di Menara KADIN, Jl. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (18/8/2004). Karena itu, lanjut Djatun, sepanjang pemerintah masih melanjutkan pengembalian pinjaman IMF yang dijadwalkan hingga 2007, perlu dipikirkan kembali oleh lembaga keuangan internasional itu untuk membantu membangkitkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis.Sebelumnya, Indonesia telah melakukan 3 kali reschedulling utang dengan negara anggota IMF di bawah payung Paris Club terkait dengan angsuran dan bunga utang. Selain dengan Paris Club, Indonesia juga pernah melakukan reschedulling utang lewat London Club.Penyelesaian utang bilateral yang ditempuh biasanya tidak selalu reschedulling tapi juga pengalihan utang lewat skema debt to nature SWAP. Saat ini, 30 persen dana APBN dipakai untuk membayar bunga dan angsuran utang dalam dan luar negeri. Diakui Djatun, Indonesia mengalami hambatan dalam pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan sehingga ke depan akan sangat tergantung pemerintah baru. Dalam hal ini kabinet baru, apakah mereka akan meningkatkan pembangunan infrastruktur atau tidak. Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5 persen saja seperti yang ditargetkan untuk 2005 sangat sulit."Untuk mendekati angka 5 persen saja dengan prasarana sekali sulit sekali. Apalagi untuk menjamah daerah-daerah di luar Jawa. Dengan kondisi ini, tentu akan sulit. Itu sebabnya kita ingin masalah prasarana ditingkatkan," katanya. Selain infrastruktur, ia juga berharap kabinet baru nanti tetap melanjutkan reformasi perekonomian dalam white paper yang masih harus disusun pada 2005, 2006 dan 2007. "Pembuatan white paper ini bukan untuk IMF, karena yang ada dalam white paper itu adalah janji yang akan dilakukan masing-masing menteri di bawah koordinator menko, bukan dari IMF," jelasnya. (rif/)