Rabu, 06 Jun 2012 12:19 WIB
Kasihan, Halte Bus Kantor Pajak Masih Dicap 'Halte Gayus'
Foto: Dok. detikFinance
Jakarta - Halte bus di depan kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jalan Gatot Subroto kini seolah berganti nama 'Halte Gayus'. Cap ini biasa disebut para kernet bus yang melintas.
Hal ini diutarakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, Muhsinin dalam gathering kepada wajib pajak di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (6/6/2012).
"Sindiran Gayus juga dilakukan kernet Metro Mini S640. Kernet sudah mengenerikkan nama Gayus pada halte depan kantor pusat Ditjen Pajak," katanya.
Anggapan negatif usai kasus Gayus Tambunan terungkap juga mencoreng muka Ditjen Pajak. Muhsinin mengaku, Ditjen Pajak menjadi instansi nomor dua yang diprioritaskan dalam pemberantasan korupsi. Ini didasarkan atas hasil survei transparansi internasional.
Padahal di 2008, lembaga yang sama memberi penilaian rendah Ditjen Pajak atas indeks suap institusi publik di Indonesia. "Kita dapat nilai 14%, artinya angka paling kecil tambah bagus. Kita hanya di bawah BPOM dan MUI. Sekarang prioritas pemberantasan korupsi, kami di bawah polisi," paparnya.
Ia menambahkan, menjalankan reformasi birokrasi adalah tugas berat. Harus ada transformasi budaya baru. Belum lagi pegawai pajak sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah.
"Juga dalam sebagian kasus KKN, wajib pajak juga diuntungkan sehingga tidak mau melapor. Pengawasan yang melekat belum optimal," terangnya.
"Dalam menjalani tantangan ini, memang ada yang anti perubahan. Jumlahnya sama dengan mereka sebagai motor perubahan. Namun kita tidak menyerah," imbuhnya.
(wep/dnl)
Hal ini diutarakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, Muhsinin dalam gathering kepada wajib pajak di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (6/6/2012).
"Sindiran Gayus juga dilakukan kernet Metro Mini S640. Kernet sudah mengenerikkan nama Gayus pada halte depan kantor pusat Ditjen Pajak," katanya.
Anggapan negatif usai kasus Gayus Tambunan terungkap juga mencoreng muka Ditjen Pajak. Muhsinin mengaku, Ditjen Pajak menjadi instansi nomor dua yang diprioritaskan dalam pemberantasan korupsi. Ini didasarkan atas hasil survei transparansi internasional.
Padahal di 2008, lembaga yang sama memberi penilaian rendah Ditjen Pajak atas indeks suap institusi publik di Indonesia. "Kita dapat nilai 14%, artinya angka paling kecil tambah bagus. Kita hanya di bawah BPOM dan MUI. Sekarang prioritas pemberantasan korupsi, kami di bawah polisi," paparnya.
Ia menambahkan, menjalankan reformasi birokrasi adalah tugas berat. Harus ada transformasi budaya baru. Belum lagi pegawai pajak sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah.
"Juga dalam sebagian kasus KKN, wajib pajak juga diuntungkan sehingga tidak mau melapor. Pengawasan yang melekat belum optimal," terangnya.
"Dalam menjalani tantangan ini, memang ada yang anti perubahan. Jumlahnya sama dengan mereka sebagai motor perubahan. Namun kita tidak menyerah," imbuhnya.
(wep/dnl)
