.webp)
Presiden SBY telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2012 pada 28 Mei lalu. PP ini mengatur pemberian tambahan penghasilan berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas pegawai negeri pada Juni ini.
Demikian dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (7/6/2012), gaji/pensiun/tunjangan ke-13 ini diberikan sebesar penghasilan satu bulan.
Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja/tunjangan kinerja/insentif khusus; bagi penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan bagi penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara yang dimaksud Pejabat Negara adalah dari Presiden, Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR, DPR, BPK, KPK, Komisi Yudisial; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, MA; Hakim pada Badan Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer; Gubernur dan Wakil Gubernur; serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
Termasuk dalam ketentuan tersebut, yang akan memperoleh gaji ke-13 ini adalah pensiunan pegawai negeri; pejabat negara ; janda/duda/anak penerima pensiun; dan penerima pensiun orang tua PNS yang tewas.
Juga masuk dalam kategori ini adalah penerima tunjangan veteran; tunjangan kehormatan anggota KNIP; perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan atau janda/dudanya; dan lain-lain.
Disebutkan juga, jika ada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan menerima penghasilan lebih dari satu, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ke-13 hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
Anggaran untuk membayar gaji ke-13 ini dibebankan kepada APBN, serta APBD bagi PNS Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
(dnl/hen)
