RI Dapat Pinjaman Siaga Rp 4,5 Triliun dari ADB

Jakarta -

Asian Development Bank (ADB) menyediakan fasilitas pinjaman siaga sebesar US$500 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun.

Pinjaman yang disetujui hari ini merupakan bagian dari paket bantuan siaga yang melibatkan peran Pemerintah Jepang, Pemerintah Australia dan Bank Dunia. Pinjaman ini untuk dana siaga dalam menghadapi dampak negatif dari gejolak pasar keuangan global terhadap perekonomian Indonesia.

"Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari rangkaian upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat kesiapannya dalam menghadapi ketidakpastian yang terus terjadi dalam iklim perekonomian global secara komprehensif dan proaktif," ujar Kunio Senga, Direktur Jenderal ADB untuk wilayah Asia Tenggara dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Senin (18/6/2012).

Upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah protokol penanganan krisis, kerangka kerja untuk stabilisasi surat utang, kebijakan-kebijakan fiskal yang sesuai dan paket pembiayaan siaga.

Selain itu, ADB dan Pemerintah RI menyetujui strategi kemitraan yang baru senilai US$2,5 miliar atau sekitar Rp 22,5 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan sesuai dengan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang pro-growth,pro-job, pro- poor dan pro-environment.

Strategi kemitraan ADB di Indonesia untuk 2012-2014 disusun berdasarkan konsultasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga pendanaan pembangunan yang lain, masyarakat sipil dan sektor swasta.

"Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan kemitraan ini yang sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah dalam jangka menengah dan jangka panjang," kata Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala BAPPENAS.

Strategi kemitraan yang baru ini lebih menekankan pada proyek-proyek investasi dan pertumbuhan yang ramah lingkungan. Strategi ini akan fokus pada bantuan berupa pinjaman maupun non pinjaman di enam sektor yakni energi, transportasi, pengelolaan lingkungan, keuangan, air bersih dan layanan perkotaan lainnya, serta pendidikan.

"Selama lebih dari empat puluh tahun ADB telah menjadi mitra Indonesia
dalam melaksanakan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Meskipun
Indonesia telah mencatat kemajuan yang mengesankan, masih banyak tantangan pembangunan yang harus dihadapi," kata Stephen P. Groff, Wakil Presiden ADB untuk wilayah Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ADB akan membantu investasi terkait bidang infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dengan pasar dan memperbaiki akses terhadap layanan yang penting seperti energi, air bersih dan sanitasi.

ADB juga ingin meningkatkan akses terhadap layanan keuangan dan memperkuat pendidikan kejuruan.

Di bidang lingkungan ADB akan membantu investasi untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dengan memperbaiki pengelolaan daerah aliran sungai dan sumber daya air serta mendorong penggunaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan.

Sebagai negara berpendapatan menengah, prioritas pembangunan dan kebutuhan Indonesia akan pendanaan melalui pinjaman mengalami perubahan.

Oleh karenanya ADB harus luwes dan responsif terhadap perubahan kebutuhan akan pinjaman dan advis pembangunan, diantaranya dengan lebih menekankan pada solusi berbasis pengetahuan dan pertukaran praktik-praktik baik di tingkat regional maupun global dalam bidang pembangunan. ADB juga akan membantu berbagai inisiatif yang akan mendorong kerjasama regional.

ADB memperkirakan bahwa operasi ADB di sektor swasta dan operasi tanpa jaminan pemerintah akan meningkat untuk mendorong investasi sektor swasta dan kerjasama pemerintah dan swasta.

(nia/hen)