Penghapusan Fiskal Tak Realistis

Jakarta - Rencana penghapusan fiskal perjalanan ke luar negeri yang akan dilakukan pemerintah melalui Keppres mulai tahun 2005 dinilai tidak realistis. Penerapan fiskal itu justru bisa dijadikan instrumen agar orang taat membayar pajak.Demikian disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imam Sugema dan Aviliani di sela-sela jumpa pers mengenai RAPN 2005 di Kampus Universitas Paramadina Mulya, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (20/8/2004)."Kalau saya tidak setuju itu dihapus, karena pengenaan fiskal itu sebetulnya salah satu sumber pendapatan pajak yang relatif mudah dipungut, karena saat ini kan banyak orang kaya yang tidak membayar pajak. Jadi salah satu caranya dengan memajaki mereka saat akan ke luar negeri," tegas Iman.Selain itu, pengenaan fiskal ini bisa dijadikan instrumen agar setiap warga negara taat membayar pajak karena fiskal yang telah dibayarkan tersebut pada dasarnya akan diperhitungkan dalam pajak yang harus dibayarkan orang bersangkutan. "Ini pengalaman saya pribadi. Saya kan sering ke luar negeri dan membayar fiskal satu juta dan itu diperhitungkan dalam pajak yang harus saya bayar. Jadi berapa pajak yang harus saya bayar dikurangi fiskal yang sudah saya bayarkan," ujar Imam.Namun demikian, Imam mengaku setuju jika penghapusan fiskal dikenakan kepada warga negara asing. Imam menilai, pengenaan fiskal bagi warga negara asing justru menghambat rencana kedatangan mereka ke Indonesia, karena meski bebas pembayaran saat datang, ketika akan kembali ke negaranya, mereka akan tetap dikenakan pajak. Iman juga menilai, penghapusan fiskal justu akan membuat penerimaan negara berkurang sekitar Rp 1,2 triliun atau setara dengan anggaran untuk departemen selama 1 tahun. Misalnya Departemen Perikanan dan Kelautan yang setiap tahunnya mendapatkan anggaran Rp 1,1 triliun. "Jadi saya sebenarnya tidak melihat alasan yang realistis yang mendasar kenapa kebijakan ini harus dicabut," tegasnya.Sementara Aviliani menambahkan, fiskal harus tetap dikenakan dan selanjutnya penerimaan fiskal itu bisa digunakan untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. (qom/)