Kwik: Tidak Ada Potential Loss dari Pembebasan Fiskal

Jakarta - Menneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menegaskan tidak ada potensi kehilangan (potential loss) pendapatan bagi pemerintah akibat pembebasan pengenaan fiskal. Kwik juga membantah penghapusan fiskal itu sebagai kebijakan populis dari Presiden Megawati."Itu departemen keuangan yang ngawur, potential loss darimana itu kan dipotong dari wajib pajak karena itu pembayaran dimuka dan bukan bayar pajak," kata Kwik Kian Gie sebelum Raker dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2004).Sebelumnya Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengatakan dengan dihapuskannya fiskal mulai 2005 diperkirakan negara akan alami potential loss sebesar Rp 1,2 triliun. Kwik lantas mencontohkan misalnya bepergian lima kali ke luar negeri sehingga bayar fiskal Rp 5 juta dan pada akhir tahun setelah dihitung ternyata orang itu harus bayar Rp 30 juta sehingga selanjutnya jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 25 juta. "Jadi darimana mereka bicara potential loss, dia nggak ngerti permasalahannya," tegas Kwik.Soal penghapusan fiskal ini memang sudah dibahas sejak dirinya (Kwik-red) belum masuk ke kabinet. Dijelaskan lahirnya pungutan fiskal itu muncul pada saat menteri keuangan dijabat Radius Prawiro. Pertimbangannya adalah untuk mencegah devisa yang keluar."Tapi kan kita selalu terlambat, setelah berjalan beberapa tahun ternyata tidak ada dampaknya. Ada fiskal atau tidak yang bepergian ke luar negeri tetap banyak tapi yang kaya-kaya saja," ujarnya.Untuk pengusaha kelas menengah tetap dikenakan fiskal yang pada waktu itu sekitar Rp 300 miliar per tahun. Sejumlah itu sangat sayang dikeluarkan mengingat para pengusaha menengah itu merupakan tumpuan dari ekspor. "Untuk menggalang pasar ekspor mereka perlu ke luar neheri, kalau setiap keluar negeri dibebani Rp 1 juta kan sayang. Saya sendiri termasuk yang keberatan karena argumennya kuat," tegas Kwik. (san/)