Pemerintah Siap Danai Studi Kelayakan Jembatan Selat Sunda

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal akan membiayai proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS/JSS).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemerintah saat ini sedang merancang pengalokasian anggaranm FS JSS yang diperkirakan menelan biaya hingga triliunan

"Kita cuma anggarkan untuk FS-nya. Kita coba siapkan," ungkap Bambang usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (2/7/2012).

Bambang menjelaskan, pembiayaan FS untuk JSS tersebut tidak sepenuhnya akan dibiayai oleh APBN tetapi masih mebuka pembiyaan dari sumber di luar APBN. "Pokoknya secepatnya, itu kan tidak harus semuanya dari APBN," imbuhnya.

Seperti diketahui konsorsium Banten-Lampung yang termasuk di dalamnya Artha Graha Network menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS) seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011. Namun jika Perpres ini direvisi maka petanya akan berubah, pemerintah akan mengambil alih proses persiapan proyek termasuk akan merogoh sendiri untuk membiayai FS dari proyek JSS.

Tomy Winata yang merupakan bagian dari pemrakarsa pernah mengatakan mengenai biaya FS & Basic Design (BD) KSISS/ JSS yaitu tidak hanya FS & BD jembatan saja namun mencakup FS Kawasan sampai feasible & bankable berdasarkan standar internasional sekitar 3-4 % dari nilai proyek. Nilai proyek diperkirakan sekitar Rp 100 triliun, yang jumlah pasti akan dapat diketahui dari hasil FS.

(hen/hen)