Utang Pemerintah Besar, RAPBN 2005 Tak Bisa Berikan Stimulus

Jakarta - Pemberian stimulus dari RAPBN memang belum memungkinkan karena masih besarnya utang pemerintah disamping subsidi yang sangat besar. Pemerintah pun sangat disayangkan karena enggan menarik obligasi rekapnya di perbankan.Demikian disampaikan Ketua Panitia Anggaran DPR RI Abdullah Zainie dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2004)."Jadi kalau ingin menjadikan RAPBN 2005 berikan stimulus ekonomi tidak mungkin selama kita masih punya utang sebanyak Rp 110 triliun yang harus kita bayar bunga cicilannya dan juga selama subsidi masih besar," kata Abdullah Zainie.Sementara Kwik Kian Gie menjelaskan bahwa dengan kondisi utang dalam negeri yang sangat besar dan tidak ada kemauan pemerintah untuk menariknya kembali obligasi rekap yang ada maka APBN akan selalu kedodoran."Salah satu bentuk kedodoran yang konkrit adalah ketika menkeu mengadakan reprofiling," katanya. Dengan reprofiling itu pemerintah harus mengeluarkan dana ekstra Rp 800 miliar per tahun dan APBN 2004 harus menerbitkan obligasi Rp 32,5 triliun dan APBN 2005 sebesar Rp 50 triliun.Dengan kondisi utang yang sangat berat ini membuat keuangan negara tidak berdaya melakukan apapun. Untuk itu Kwik menyarankan dua hal yag harus ditempuh oleh pemerintah baru mendatang yakni dalam hal utang luar negeri pemerintah harus berani menghadapi negara-negara kreditur. Sisanya dalam kententuan IMF bahwa tidak mungkin ada pembicaraan di Paris Club (PC) jika tidak ada extended fund facilities dari IMF."Harus ada keberanian dari pemerintah Indonesia kalau aturan itu membuat mati, ya kita tidak mau mati," ujarnya.Sementara untuk utang dalam negeri harus ada cara untuk menangani sisa obligasi rekap sebelum dijual dan masih dikuasai oleh bank milik pemerintah yakni dengan cara ditarik kembali. Abdullah Zainie mengatakan bahwa untuk menciptakan stimulus memang bisa dilakukan dengan memperbesar defisit. Namun hal itu bertentangan dengan Propenas. Ada sejumlah cara menutup defisit yakni menggunakan rekening pemerintah di BI, privatisasi, penjualan aset, penerbitan obligasi baru dan pinjaman luar negeri. Namun diyakini kelima langkah tersebut akan mendapat tentangan dari masyarakat. Untuk itu tidak ada langkah lain dengan meminta penjadwalan utang atau mengurangi subsidi. (san/)