Kepala Bappenas Bantah Revisi Jembatan Selat Sunda Sudah Disetujui

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menegaskan pemerintah belum menyetujui soal usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar dana APBN membiayai proyek studi kelayakan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/ Jembatan Selat Sunda (JSS).

Hal ini berlawanan dengan pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan sudah ada persetujuan di level kantor menko perekonomian.

"Ini kan sedang dibicarakan lagi secara teknis di tingkat menteri. Apakah nanti sama seperti yang diusulkan Kemenkeu. Kan berarti harus revisi perpres, ini yang sedang dibicarakan. Untuk JSS atau KSS (kawasan selat sunda) itu sebenarnya KSN (kawasan strategis nasional) ini sudah tahap persiapan tapi leadnya di PU. Kita sudah banyak persiapan operasional jadi mereka yang lead tapi terkait jaminan pemerintah itu domainnya kemenkeu. Kemarin kan kemenkeu mengusulkan ada perubahan ini yang harus diputuskan tapi belum diputuskan di level menteri," kata Armida di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Ia meminta agar persiapan proyek ini dilakukan secara hati-hati, terutama yang menyangkut soal penjaminan.

"Prinsipnya tentu semua proyek strategis harus disiapkan dengan baik. Karena banyak proyek infrastruktur strategis yang juga ada pihak dari luar negeri yang terlibat, ini kan juga perlu jaminan pemerintah. Ini yang harus hati-hati," ujar Armida

Armida menyatakan hal tersebut berdasarkan pengalaman dengan beberapa proyek terdahulu yang mengalami keterlambatan penyelesaian. Untuk itu, dalam membangun proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), lanjutnya, pemerintah perlu melakukan pengkajian secara teknis.

Armida mengaku proyek JSS ini banyak menarik pihak asing. Untuk itu, tetap diperlukan kehati-hatian dalam melakukan kerjasama untuk proyek strategis ini.

"Investor banyak, ada China, Korea, Jepang yang sudah mengindikasikan. Dan ini saya rasa dimungkinkan saja buat investor karena ini proyek yang besar sekali," tandasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan usulan Menkeu Agus Martowardojo agar biaya studi kelayakan (FS) Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS/JSS) didanai APBN sudah disepakati di tingkat Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

"Kita-kita sudah pada rapat di Menko dan sudah setuju semua. Menko yang pimpin rapat, (Menteri) PU semua. PU ada di sebalah saya. Setkab (sekretariat kabinet) di sebelah saya," kata Bambang.

(nia/hen)