Pemerintah Tak Kompak Soal Proyek Jembatan Selat Sunda

Jakarta - Sampai saat ini pemerintah masih belum satu suara soal pembiayaan persiapan studi kelayakan (FS) proyek Jembatan Selat Sunda. Bagaimana nasib jembatan ini?

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap ngotot mengusulkan agar pendanaan persiapan studi kelayakan (FS) Jembatan Selat Sunda (JSS/KSISS) didanai APBN bukan dari pemrakarsa (Artha Graha Network dan pemda Lampung-Banten) seperti yang tertuang dalam Perpres No. 86 Tahun 2011.

Namun, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, sejak awal pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa-Sumatera ini tidak menggunakan dana APBN.

"Usulan menkeu dari sejak awal langsung dibiayai APBN. Persoalannya dari awal kita mengatakan non APBN, karena masih banyak kita membangun infrastruktur desa, jembatan gantung untuk anak-anak sekolah yang ekonominya sulit. Pagi ini saja saya menerima surat dari Menteri Pertanian diperlukan Rp 3 triliun untuk membangun irigasi baru segala macam, perlu banyak untuk infrastruktur," tutur Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Snein (9/7/2012).

Dikatakan Hatta, Artha Graha Network dan pemda Lampung-Banten selaku inisiator proyek ini menyatakan proyek ini menggunakan skema kerjasama pemerintah-swasta. Pemerintah pusat menyetujui dan harus mengawasi. "Jadi sebetulnya tidak perlu diributkan," kata Hatta.

Jika ingin menggunakan dana APBN, dikatakan Hatta tidak mungkin dilakukan tahun ini karena APBN 2013 sudah akan selesai pembahasannya. Selain itu, akan menimbulkan proses panjang karena jika menggunakan APBN harus meminta persetujuan DPR.

"Kalau APBN kita kuat untuk membiayai itu, infrastruktur lain pedesaan, irigasi, infrastruktur, jembatan di kampung. Dari awal (Jembatan Selat-Sunda) itu didesain non apbn. Tidak boleh kita mengatakan kalau swasta yang kerjakan itu jelek. Jadi kita pisahkan dulu siapa dan siapa yang mengerjakan. Kita belum tahu siapa yang kerjakan, karena pada akhirnya akan ditenderkan," tegas Hatta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengestimasi biaya untuk merealisasikan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/Jembatan Selat Sunda (JSS) bisa menelan Rp 225 triliun.

Kepastian berapa biaya sesungguhnya baru akan diketahui setelah hasil feasibility study (FS) atau studi kelayakan.

Proyek KSISS/JSS masuk dalam Badan buku rencana proyek kerjasama pemerintah dan swasta atau PPP (public private partnership) Book 2012. Buku tersebut berisikan 58 proyek infrastruktur andalan pemerintah.

Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini terletak di Provinsi Lampung dan Banten. Panjang jembatan ini diperkirakan 27,4 km yang melintasi Selat Sunda.

Perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini mencapai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 225 triliun. Diharapkan proses persiapan pembangunan proyek ini dimulai pada 2012-2014 termasuk FS dan basic design. Targetnya konstruksi awal pada 2015 dan mulai beroperasi pada 2025.

Rencana Ukuran dan Kapasitas Jembatan Selat Sunda:

• Lebar Jembatan 60 m.
• 2x3 Jalur Lalu Lintas Raya
• 2x1 Jalur Darurat
• Lintasan Ganda (Double Track) Kereta Rel
• Pipa Gas, Pipa Minyak, Kabel Fiber Optik Cable, Kabel Listrik dan lain-lain.

(dnl/dnl)