Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan meskipun trennya menurun, BPK masih menemukan modus penyelewenan perjalan dinas.
Padahal sistem perjalanan dinas sudah menerapkan sistem at cost atau biaya perjalan dinas diganti sesuai dengan apa yang telah digunakan selama perjalanan dinas serta harus melampirkan bukti fasilitas yang telah digunakan. Menurutnya, PNS ternyata memiliki kreatifitas dalam memalsukan bukti perjalanan dinas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Hasan enggan menjelaskan berapa total anggaran yang diselewengkan akibat aktivitas perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS nakal.
"Sekarang saya tidak berani menyebut angka-angka, karena perkembangan terus terjadi tetapi gejala kearah sana masih terjadi," sambungnya.
Hasan menjelaskan, meskipun PNS untuk instansi tertentu telah memperoleh penghasilan yang lumayan besar akibat program penyesuaian gaji. Modus penyelewengan perjalanan dinas tetap saja terjadi.
"Ada korelasi dengan gaji? mungkin iya, tapi intansi yang sudah dapet remunirisasi saya liat masih ada. Jadi menurut saya butuh waktu yang lama," tutup Hasan.
(hen/dru)










































