BPK Usul Perjalanan Dinas PNS Masuk Pos Tersendiri dalam APBN

Pangkal Pinang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) punya solusi dalam mengatasi kecurangan perjalanan dinas oleh PNS. BPK mengusulkan agar perjalanan dinas menjadi bagian tersendiri di dalam APBN dan APBD.

"Dengan banyak perjalanan dinas fiktif, lebih baik dimunculkan lagi mata anggaran perjalanan dinas supaya bisa dikontrol," ungkap Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Selasa (10/7/2012).

Hasan menjelaskan, selama ini anggaran perjalanan dinas pejabat negara dan PNS masuk kedalam sub belanja barang sehingga menurutnya sulit untuk dilakukan pengawasan khusus terhadap penyelewengan biaya perjalanan dinas.

"Di struktur APBN dan APBD sekarang ada belanja barang, modal, susbsisi, sosial, nggak ada perjalanan dinas makanya perjalanan dinas nggak ada barang yang dibelanjain tapi dibelanjain," tutup Hasan.

(hen/dru)