Permintaan Mega Soal Penjadwalan Utang Dinilai Terlambat

Jakarta - Fraksi Reformasi menyayangkan permintaan Presiden Megawati kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu penjadwalan ulang utang Indonesia. Niat presiden dinilai terlambat karena baru disampaikan pada masa akhir jabatannya.Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Reformasi, Nur Adnan Razak, dalam penyampaian pandangan fraksi tentang RAPBN 2005 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2004). Rapat dihadiri sekitar 251 anggota dewan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Tosari Widjaya.Sementara fraksi lainnya seperti Fraksi Partai Golkar menilai RAPBN saat ini cenderung bersifat kontraktif, konservatif dan tidak ekspansif. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menyoroti dana alokasi umum. Dinilai sistem pengawasan dan kontrol penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat lemah. Padahal alokasinya terus meningkat dari tahun ke tahun.FKB menilai dengan kebocoran yang terjadi dimana-mana atas DAU dan DAK maka instansi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus lebih meningkatkan pengawasannya agar tahun 2005 tidak terjadi lagi.Fraksi Reformasi meminta pemerintah mengefisienkan penyaluarn dana ke daerah agar pencairan bisa dipercepat dan tidak terlalu lama. Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) menilai dengan DAU yang mencapai 25 persen dari PNB tidak memberikan implikasi signifikan pada daerah karena lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daerah. Karenanya DAU perlu ditingkatkan menjadi 27 persen.Hal lain yang disoroti adalah mengenai harga minyak yang dipatok 24 dolar per barel. Angka tersebut menurut Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (FKKI) perlu ditinjau karena dinilai sangat konservatif dibandingkan dengan harga minyak saat ini yang mencapai 45 dolar per barel. FBB juga menilai adanya perbedaan yang tajam antara realitas harga minyak dan asumsi bisa memberikan dampak pada penerimaan negara dan bagi hasil ke daerah.Sedangkan Fraksi Golkar juga mempertanyakan harga minyak. Menurut FPG dengan asumsi yang konservatif akan memmpengaruhi windfall profit dan bisa menambah inflasi akibat besarnya subsidi. (san/)