Selesaikan Kisruh JSS, Hatta Pertemukan Agus Marto dan 2 Pemprov

Jakarta -

Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan melakukan rapat terkait proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Gubernur Banten serta Lampung akan dipertemukan.

Usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo soal penggunaan APBN untuk studi kelayakan atau feasibility study (FS) Jembatan Selat Sunda (JSS) menuai protes dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.

"Sebagai dewan pengarah tentu saya akan mendengarkan masukan dari provinsi, juga masukan dari menteri keuangan. Selalu saja ada titik temunya. Tidak usah dipertajam, wong negara ini negara kita, untuk kepentingan kita, kita yang menentukan dengan baik ya. Semua masukan itu jangan apriori harus dengarkan dengan baik semuanya," tutur Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (17/7/2012).

Rapat ini rencananya akan dilakukan besok di kantor Hatta. Pada kesempatan itu Hatta mengatakan, proyek Jembatan Selat Sunda ini akan dipaketkan dengan kawasan strategis industri Selat Sunda. Tujuannya agar dana investor bisa kembali dengan cepat.

"Jadi karena akan mahal sekali untuk biaya penyebrangan dan itu tidak mungkin kita membebani masyarakatnya. Akhirnya biaya logistiknya juga akan mahal. Oleh sebab itu, dia harus menjadi sebuah kawasan," kata Hatta.

Dia menyatakan, konsep Jembatan Selat Sunda akan menyatukan antarapusat-pusat pertumbuan di daerah Banten dan Lampung yang kemudian menjadi pusat pertumbuhan. "Jembatan itu sebagai salah satu daripada sebuah kawasan pertumbuhan itu sendiri," tegas Hatta.

Seperti diketahui, dua gubernur yaitu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menolak usulan Agus Marto tersebut.

Protes itu disampaikan melalui surat bersama, berdasarkan dokumen kedua gubernur bernomor 000/S_580/II.10/2012 dan 188/2059-Bapp/2012 yang diperoleh detikFinance. Surat itu ditujukan kepada Agus Marto, surat tanggal 5 Juli 2012 berisi perihal tanggapan atas usulan menteri keuangan tentang Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Dalam surat itu mereka menyampaikan 6 hal utama mulai dari persoalan pertumbuhan jumlah kendaraan yang melintasi Selat Sunda, kritikan terhadap usulan revisi Perpres No 86 Tahun 2011, kekhawatiran usulan menteri keuangan akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan menurunnya investasi swasta dan lain-lain.

(dnl/hen)