Pemerintah Doyan Bangun Gedung Baru, Tapi Banyak Jalan Rusak

Pemerintah Doyan Bangun Gedung Baru, Tapi Banyak Jalan Rusak

Wiji Nurhayat - detikFinance
Rabu, 18 Jul 2012 17:30 WIB
Pemerintah Doyan Bangun Gedung Baru, Tapi Banyak Jalan Rusak
Jakarta - Kalangan pengusaha menyindir pemerintah yang lebih sibuk membangun gedung-gedung baru pemerintahan terutama di daerah karena pemekaran wilayah yang terjadi. Sementara infrastruktur terabaikan.

Ketua Komite Tetap Hukum dan Pengamanan Perdagangan, Ratna sari Loppies menjelaskan, di 2004 lalu tercatat terdapat 370 Kota/Kabupatendi Indonesia, tapi di 2012 sudah melebar menjadi 570 Kabupaten/Kota. Kebijakan infrastruktur dinomorduakan terkait fokusnya pemerintah pada pemekaran wilayah.

"Masalah infrastruktur saya melihat kemarin ada penjelasan ternyata jumlah kabupaten kota di Indonesia naik dari 370 (2004) dan sekarang menjadi 570 (2012) kabupaten/kota artinya ada kenaikan sebesar 200 Kabupaten/kota baru atau sekitar 20 pemerintahan baru yang terbentuk," ungkap Ratna di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melihat kondisi ini, berarti anggaran untuk infrastruktur tidak jalan seperti jembatan dan jalan. Karena anggaran digunakan untuk pembangunan gedung baru pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah lebih mengarahkan tujuan mereka pada pemekaran wilayah tetapi infrastruktur yang sangat penting dinomorduakan.

Padahal infrastruktur penting untuk meningkatkan perdagangan di dalam negeri lewat penguatan pasar domestik. Infrastruktur bisa melancarkan arus distribusi barang sehingga kita tidak terlalu bergantung pada ekspor seperti saat ini.

Ratna menegaskan penguatan pasar domestik penting untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Dia mencontoh negara-negara maju yang menggunakan aturan anti dumping, safeguard, dan lain-lainnya sehingga tidak mudah diserbu barang impor seperti Indonesia. Hasilnya, industri dalam negeri bisa maju.

"Anda semua tahu bahwa Eropa dan Amerika sedang krisis, produk China yang akan dikirim ke sana pasti terhambat karena krisis dan nanti akan terserap ke Indonesia," ungkap Ratna.

Ratna sangat cemas dengan kondisi barang-barang impor China baik elektronik maupun makanan yang merajalela masuk ke Indonesia.

(dnl/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads