Disentil SBY, Agus Marto Perketat Persetujuan Anggaran

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti peringatan dari Presiden SBY terkait banyaknya pegawai kementerian yang kongkalikong dengan oknum di Badan Anggaran DPR dalam penetapan anggaran.

Demikian disampaikan Agus Marto saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (20/7/2012).

"Kemarin Presiden betul menunjuk kepada masih adanya praktik-praktik yang kolutif dan itu bisa dilakukan di level pemerintah pusat, daerah atau dengan bapak ibu oknum DPR. Ini menjadi pesan dan satu dorongan dan dukungan dari presiden untuk memperbaiki sistem penyusunan anggaran dengan lebih baik," tegasnya.

Bentuk tindaklanjut dari peringatan tersebut, tambah Agus Marto yaitu dengan memperketat proses perencanaan hingga pencairan anggaran. Hal ini untuk menjaga kualitas anggaran.

"Yang mesti kita perbaikin kualitas prosesnya dan kualitas perencanaan sampai kepada pencairannya, tetapi yang paling tidak bisa diterima kalau masih ada kegiatan korupsi yang betul-betul membuat anggaran tidak efektif," ujarnya.

Agus Marto menambahkan saat ini proses penetapan anggaran sebetulnya sudah sesuai dengan prosedur, bahkan hingga beberapa kali pertemuan dan melibatkan banyak pihak. Namun, rupanya proses tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.

"Sebetulnya proses anggaran di Kemenkeu itu Kemenkeu sudah mulai terlibat saat kita memberikan resource envelope kepada Bappenas kemudian pertemuan bilateral antara Bappenas dengan kementerian/lembaga terkait dan Kemenkeu di forum itu sudah cukup tajam pembahasannya, mungkin ke depan pada tahap awal itu sudah harus ditingkatkan," paparnya.

"Saya melihat mulai dari pokok-pokok kebijakan fiskal sampai trilateral meeting, sampai tiga kali pembahasan pada saat ingin menyusun anggaran sementara, pendahuluan sampai anggaran final perlu dilakukan lebih baik dan berkualitas," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY tak hanya memberi peringatan kepada para menterinya dari jajaran parpol agar tetap fokus bekerja memasuki tahun politik.

Kemarin, saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, SBY juga melontarkan keprihatinannya atas kian maraknya kasus dugaan korupsi dana APBN yang melibatkan jajaran pemerintahan dan DPR. SBY bahkan menyatakan menteri yang mengetahui ada penyimpangan anggaran di institusinya, tetapi tidak melakukan tindakan, artinya ia ikut bersalah.

(/)