.webp)
Pemerintah mengambil berbagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian berbagai krisis yang membelit perekonomian dunia. Salah satunya adalah rencana aksi untuk perluasan dan penciptaan lapangan kerja.
Wakil Presiden Boediono menggelar Rapat Koordinasi Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja.
"Kali ini, kita bersama-sama memfokuskan program, bagaimana meningkatkan lagi aspek Pro Job untuk meningkatkan kinerja ekonomi kita," tutur Wapres Boediono di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (24/7/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus meningkatkan upaya dari yang selama ini kita lakukan. Mari kita rumuskan bagaimana pemerintah melakukan intervensi dan langkah-langkah proaktif untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja yang bisa dinikmati oleh mereka yang mencari kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja baru dan mempertemukan calon pekerja dengan industri yang membutuhkan tenaga ,” tutur Wapres
Rapat Koordinasi tersebut menyepakati lima pilar utama program-program perluasan dan penciptaan lapangan kerja.
Kelima pilar itu adalah:
1. Perbaikan Layanan dan sistem Informasi Ketenagakerjaan
Pilar ini merupakan kunci karena di sini Pemerintah menghubungkan pekerjaan yang tersedia dengan tenaga yang membutuhkan pekerjaan.
"Kita sering mendengar ini belum nyambung. Misalnya, banyak perkebunan swait mengeluh masih sulit mencari tenaga sementara di banyak daerah kita melihat tingkat pengangguran masih tinggi," tutur Wapres Boediono.
2. Peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja
Acapkali keterampilan tenaga kerja dan lapangan lapangan kerja yang tersedia tidak klop. Ketrampilan tenaga kerja dan dan pelatihannya selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang membutuhkan.
"Sekali lagi ini perlu kita sambungkan," kata Wapres.
3. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan
Tak bisa disangkal lagi, UMKM adalah penyedot tenaga kerja dalam jumlah yang masih sangat besar. Sektor ini masih dapat menjadi andalan kita untuk menyediakan lapangan kerja.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas
Pilar ini termasuk pembangunan infrastruktur desa, ruang kelas, dan sebagainya. Berbagai program seperti ini sudah jalan dan barangkali masih bisa kita lihat lebih jauh dan ada yang perlu kita diperbaiki.
5. Program darurat ketenagakerjaan
Program darurat ketenagakerjaan bukanlah hal yang baru.Indonesia dan berbagai negara lain juga sudah sering melakukan. Misalnya, program-program cash for work di saat krisis atau perbaikan infrastruktur pada masa pemulihan dan pembangunan kembali seusai bencana alam.
Dari lima pilar ini, Wapres meminta ke-14 Kementerian dan Lembaga itu membuat berbagai rencana aksi yang lebih terperinci. Wapres juga meminta ada fokus lebih tajam yang diberikan pada pilar satu sampai tiga.
"Mari kita me-review program kerja kita masing-masing untuk mencapai hasil yang optimal di tiga pilar itu," tutur Wapres.
Untuk tiga pilar tersebut, Kantor Wakil Presiden bersama Bappenas juga sudah menyusun pedoman yang berisi pengalaman best practice dari dalam maupun luar negeri .
Satu catatan, berbagai upaya optimalisasi program ketenagakerjaan ini tidak hanya terbatas pada perbaikan situasi di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Adalah kenyataan bahwa kita masih mengirim banyak Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dan lapangan kerja di luar negeri masih menjadi salah satu solusi penyediaan lapangan kerja.
"Perbaikan TKI harus masuk sebagai bagian dari apa yang bisa kita kerjakan. Kita harus meningkatkan kualitas TKI, agar TKI kita tidak hanya masuk ke bidang non formal," tutur Wapres.
