Anggota DPR Ingin Perajin Tahu-Tempe Dapat Subsidi Kedelai

Solo - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah membebaskan biaya masuk bagi kedelai impor. Namun langkah tersebut dinilainya masih kurang. Bima mendesak pemerintah segera mencarikan dana untuk memberikan subsidi bagi perajin tahu dan tempe agar tetap bisa mempertahankan produksi untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat.

"Pembebasan bea masuk itu hanya mengurangi Rp 400/kg kedelai impor. Menurut saya, masih harus ada subsidi lagi dari Pemerintah untuk produsen tahu dan tempe ini agar bisa berproduksi. Itu baru hitungan cukup realistis untuk batas atasnya. Tanpa itu perajin akan terus merugi dan gulung tikar," ujar Bima kepada wartawan saat melakukan pantauan di sentra perajin tahu dan tempe di Krajan, Mojosongo, Solo, Kamis (26/7/2012).

Langkah tersebut harus ditempuh karena krisis kedelai akan menimbulkan multiplayer efek yang sangat serius. Jika warga kelas bawah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan gizi dan protein murah dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas kesehatan anak-anak. Padahal, kata Bima, saat ini saja BPS mencatat anak-anak yang mengalami gizi buruk telah mencapai angka 30 persen.

"Pemerintah harus menyisir anggaran dengan melakukan pengetatan dan memangkas inefiensi di berbagai lini untuk bisa menyelamatkan produksi tahu dan tempe. Ini bukan untuk mensubsidi perajin, tetapi penyelamatkan industri rakyat yang merupakan penghasil gizi bagi rakyat terutama golongan bawah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan protein hewani. Pastinya negara tidak boleh menganggap ini masalah kecil," ujar Bima.

Langkah lainnya, lanjut Bima, adalah memanggil para distributor kedelai impor untuk mencari kepastian dimana letak persoalan yang memungkinkan tingginya harga kedelai. Karena dalam hitungan Bima, peningkatan harga kedelai dunia saat ini tidak akan memberikan dampak kenaikan harga kedelai sedemikian tinggi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Bima menduga ada upaya pihak tertentu melakukan praktik kartel yang memainkan harga kedelai.

"Sedangkan langkah kedepan adalah pembelian kedelai harus dilakukan Bulog atau sebuah badan milik Pemerintah yang khusus mengelola pangan, termasuk mengelola ketahanan pangan dan stabilitas harganya. Dalam pembahasan UU tentang Pangan, Komisi VI DPR akan memasukan klausul yang memberi wewenang Pemerintah melakukan monopoli terhadap tujuh bahan pokok, guna melindungi daya beli masyarakat dan pengamanan distribusi," kata Aria Bima.

(/)