SBY Safari Ramadan ke Kemenperin, Bea Cukai & Kemenkeu

SBY Safari Ramadan ke Kemenperin, Bea Cukai & Kemenkeu

Luhur Hertanto - detikFinance
Jumat, 27 Jul 2012 09:00 WIB
SBY Safari Ramadan ke Kemenperin, Bea Cukai & Kemenkeu
Jakarta -

Safari ramadan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini berlangsung di kantor kementerian. Yaitu Kementerian Perindustrian dan dilanjutkan ke Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI.

Menurut jadwal, safari di kantor Kementerian Perindustrian dimulai pada pukul 09.00 WIB, Jumat (27/7/2012). Agendanya paparan dari jajaran Kemenperin mengenai capaian program dan kendala yang dihadapi dunia usaha.

"Kemudain akan dicarikan solusinya dan arahan dari Bapak Presiden," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, melalui telepon.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selepas salat jum'at, dilanjutkan dengan rapat kabinet di kantor Kementerian Keuangan. Fokus rapat adalah optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, bea dan cukai yang selama ini merupakan salah satu subsektor rawan terhadap korupsi.

Di dalam rapat kabinet terbatas dua hari silam di Kantor Kejaksaan Agung RI, Presiden SBY menyebutkan bahwa pajak serta bea dan cukai adalah dua dari 10 sub sektor rawan korupsi. Baik yang dilakukan oleh oknum petugas, wajib pajak bahkan kolusi antara keduanya seperti banyak terungkap belakangan ini.

"Sorotilah kewajiban pembayaran pajak, jangan sampai dikorupsi," tegas SBY.

Presiden SBY menekankan, perpajakan sangat penting bagi pendapatan dan penggerak negara. Indonesia yang ekonominya terus tumbuh dan berkembang, seharusnya tidak kesulitan dalam urusan pajak bila dibandingkan negara-negara lain yang sedang mengalami krisis.

"Kalau saya berkunjung kementrian keuangan, di situ ada bea-cukai dan perpajakan. Uraikan yang konkret dan riil kalau ada masalah seperti apa dan kalau belum efektif sistemnya maka kita harus berpikir agar efektif," wantinya.

Demikian juga dengan bea dan cukai. Sering kali dalam pembicaraan kerjasama perdagangan dengan negara sahabat terungkap hasil yang berbeda. Menurut perhitungan mereka, Indonesia mengalami surplus namun hasil hitungan dalam negeri menyatakan masih defisit.

"Ini bisa terjadi karena ada barang masuk dan keluar Indonesia tidak lewat pintu yang benar. Tidak tercatat dan tidak masuk kepada negara," urai SBY.

(lh/ang)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads