SBY: Kalau Setiap UU Minta Jatah Maka APBN Bisa Bangkrut

Jakarta - Presiden SBY mengingatkan agar hati-hati meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang mematok kewajiban anggaran dengan prosentase tertentu. Saat ini di DPR ada sejumlah RUU yang minta penetapan prosentase anggaran minimal di dalam APBN buat sektor tertentu.

Menteri keuangan Agus Martowardojo diminta mencermati benar-benar agar tidak menjadi beban anggaran dikemudian hari. Misalnya dalam kasus UU Kesehatan, UU Pendidikan yang mensyaratkan alokasi anggaran dalam prosentase tertentu.

"Ini harus dikontrol dengan baik. Kalau dibiarkan tiap UU sektor minta jatah sekian persen dari APBN, maka APBN bisa bangkrut," kata Presiden SBY dalam penutupan rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Sekarang ini setidaknya sudah ada dua UU yang menetapkan minimal prosentase anggarannya. Yaitu sektor pendidikan dan kesehatan yang masing-masing sebesar 20% dan 5% dari total APBN dan APBD.

Keduanya secara konsisten telah dan terus harus pemerintah laksanakan. Namun bila sektor lainnya juga meminta hal serupa dengan prosentase tertentu, menurut Presiden SBY kurang tepat. Menurutnya justru menyusun postur anggaran harus sesuai dengan kemampuan dan prioritas pembangunan.

"Sebab situsi bisa berkembang dan prioritas pembagunan bisa berkembang. Biarkan mengikuti pada prioritas pembangunan," jelas SBY.

(lh/hen)