Pemerintah Pusing Atasi Mafia Tanah

Tangerang - Meski cuma makelar, tapi tidak mudah menanggulangi aksinya yang kerap memperumit proses pembebasan lahan lokasi proyek infrastruktur di berbagai daerah. Penyebabnya adalah keterbasan tangan hukum untuk menjangkau mereka.

"Lalu apakah bisa dikategorikan sebagai pemerasan? Nanti harus bersama penegak hukum untuk menetapkannya," kata Kepala BPN, Hendarman Supandji.

Kepada wartawan yang mencegat usai rapat kabinet di Kantor PT Angkasa Pura, Kompleks Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (2/8/2012), Hendarman katakan aksi mafia tanah adalah salah satu penghambat pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur. Nilai ganti rugi wajar yang disepakati dengan warga pemilik asli lahan, bisa tiba-tiba melonjak akibat penguasaanya berganti ke pihak makelar.

"Masalahnya itu lahan biasanya dikuasai oleh mafia. Harganya jadi tinggi dan tidak ketemu," papar mantan Jaksa Agung RI ini.

Tentu perlu ada usaha mencari solusi agar rakyat mendapatkan harga lahan yang sesusai. Tetapi pihak ke tiga alias mafia makelar lahan yang melonjakkan harga itu juga harus ditangani.

Terkait penanganan mafia makelar lahan, oleh Herdarman disebutkan di dalam rapat kabinet Presiden SBY memberi perintah khusus. Agar ada penangananan lintas kementerian teknis yang melibatkan jajaran penegak hukum.

(lh/dnl)