"Kita kan inginnya ini nasional supaya itu menyeluruh. Kementerian Keuangan hanya contoh kasus, kalau bisa dilakukan itu bisa dilakukan di lembaga lain," ujar Wakil Menteri KemenPAN RB Eko Prasojo saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (3/8/2012) malam.
Saat ini, lanjut Eko, pihaknya dan Kemenkeu tengah mengkaji pelaksanaan program ini terkait dengan beban fiskalnya dalam APBN. Hal inilah yang menyebabkan rencana yang telah diguliran sejak lama tersebut belum bisa direalisasikan pada tahun ini secara keseluruhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitupun jika diterapkan hanya di Kemenkeu saja. Menurut Eko, perlu adanya konsep menyeluruh untuk program ini terlebih dahulu, sebelum diterapkan, meskipun hanya di Kemenkeu sebagai proyek perdana.
"Kesepakatan kemarin dalam rapat reformasi birokrasi nasional kita menunggu kebijakan makronya, baru bisa dilakukan. Supaya komprehensif, tidak per sektor," tandasnya.
(nia/ang)











































