"Yang perlu dikaji ulang adalah belanja-belanja yang harus ditekan, harus kita ketahui bahwa struktur daripada pegawai kita di semua pemerintah daerah dan kementerian banyak yang mismatch," terang Hatta usai hala bihalal dengan pegawai Kementeriannya di Gedung Kemenko, Kamis (23/08/12).
Β
Dalam nota keuangan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp 241,1 triliun. Jumlah itu naik Rp 28,9 triliun atau 13,6% dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012.
"Harus ditata dengan baik dan ramping tapi efisien, kalau sekarang gemuk tetapi tidak efisien jadi beban terlalu berat, ditambah lagi korupsi," papar Hatta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sangat bergantung pada leadership dari Bupati dan Gubernurnya, Bupati dan Gubernur yang kreatif akan menghasilkan ekonomi yang tajam di daerahnya," katanya.
Pemerintah Pusat memberikan desentralisasi kekuasaan untuk memberikan ruang kepada pemerintah Daerah untuk menjajakan potensi daerahnya agar mereka kreatif.
"Mendorong investasi adalah salah satunya, jadi otonomi daerah bukan bagi-bagi APBN," tutupnya.
(hen/hen)











































