.webp)
Peran pemerintah di awal proyek dengan menyiapkan studi kelayakan dengan anggaran pemerintah untuk selanjutnya akan diganti oleh investor. Meskipun demikian Agus menegaskan proyek ini dalam jangka panjang jangan sampai membebani anggaran APBN.
"Kalau seandainya JSS itu diambil sebagai inisiatif pemerintah, pemerintah memang sudah merencanakan itu dari zaman Bung Karno, jadi itu sesuatu yang sangat sejalan dengan tugas pemerintah dan pemerintah sudah masukkan itu dalam rencana tata ruang pemerintah," kata Agus Marto ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/8/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau seandainya statement dari pemerintah tidak diharapkan berisiko kepada negara, tidak ada beban kepada APBN," tegasnya.
Mengenai rencana studi kelayakan (feasibility study) JSS, Agus Marto menyatakan meskipun pemerintah akan membiayai studi tersebut pada awal perencanaan, tetapi ketika telah ditemukan pemenang tender yang akan melaksanakan pembangunan proyek ini, maka biaya studi tersebut dikembalikan pemenang tender kepada pemerintah.
"Kalau studi kelayakan itu disusun dan pakai dana APBN, nanti kalau ditender mengundang partisipasi dari swasta maka biaya FS itu akan dibayar kembali oleh pemenang tender, jadi prinsipnya seperti itu sebagaimana diatur dalam kerjasama pemerintah swasta," ujarnya.
Hal ini, lanjut Agus Marto, agar pemerintah dapat mengetahui secara detail terkait pembangunan proyek besar tersebut.
"Jadi kalau seandainya pun akan membuat studi kelayakan, studi kelayakan yang penting pemerintah jadi tahu apa yang dilakukan karena ini project yang sangat kompleks dan besar," tandasnya.
(nia/hen)
