Hadapi Krisis Pangan Dunia, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Mataram - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serius menangani audit sektor pangan mulai tahun 2013. Ini adalah langkah ke 3 yang akan dilakukan BPK setelah audit lingkungan hidup tahun 2010 dan audit sektor kelautan dan perikanan tahun 2012.

"Belahan dunia sedang kemarau panjang saat ini dan negara-negara di ASEAN juga sama . Audit pada ketersedian dan perdagangan pangan penting," ungkap Anggota BPK Ali Masykur Musa saat penutupan kerjasama Malaysia-Indonesia di Sheraton Senggigi, Lombok, Selasa (4/9/2012).

Menurut Ali, pangan dalam hal ini impor beras harus diserahkan sepenuhnya pada Bulog. Sementara itu Kementerian Pertanian (Kementan) harus menjamin kebutuhan akan pangan dari mulai hulu hingga hilir.

"Ketahanan pangan harus diutamankan, ada 27.000 hektar perpindahan lahan pertanian ke lahan industri. Ini harus dilakukan dengan mencari lahan baru, BPN harus segera mencari," katanya.

BPN (Badan Pertanahan Nasional) sendiri sebenarnya telah memberikan konfirmasi bahwa ada 7,2 juta lahan terlantar. BPN menaksir alokasi untuk masing-masing produk pertanian seperti lahan tebu sebanyak 2 juta Ha, kedelai 2 juta Ha, dan lahan padi yang direncanakan mendapat bagian 100 ribu Ha.

Sementara itu menurut Ali, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mengambil alih persediaan pangan dan menghindari campur tangan swasta.

"Jika dipegang oleh swasta Ini sangat liberal. Harga pangan kita tinggi. Belum lagi yang menyangkut lain-lain, kebijakan ini penting bagi sebuah negara termasuk kita," jelasnya.

(wij/dru)