Daya Saing Turun, Pemerintah Evaluasi Soal Birokrasi dan Korupsi

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menilai penurunan peringkat daya saing yang dilansir World Economic Forum (WEF) bersifat sementara.

Pasalnya, upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem birokrasi dan memberantas korupsi masih tengah dilakukan. Hanya saja, untuk mendapatkan hasil, dibutuhkan waktu yang cukup panjang.

"Ada komponen yang kita meningkatnya kalah cepat sama yang lain. Nah itu catatannya birokrasi, pemberantasan korupsi, tapi begini kita kan tadi saya sampaikan bahwa untuk pemberantasan korupsi itu sebenarnya kebijakan pemerintah yang sistematis itu," ujar Armida ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/9/2012).

Menurut Armida, pemerintah telah menyiapkan strategi pemberantasan korupsi dengan program-program pertahun berupa pencegahan, penguatan institusi, perbaikan sumber daya manusia. Buktinya dengan timbulnya kasus-kasus yang korupsi yang disampaikan melalui media-media.

"Sementara yang muncul kan memang kasus, bahwa memang kasus itu muncul kan bagian, bagian dari kita lagi membenahi, jadi nanti mungkin terasanya di daya saing, barangkali tahun ini nggak yah tapi saya rasa 2-3 tahun mulai kelihatan terasa," ujarnya.

Armida juga menyoroti mengenai kapasitas pemerintah daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat akibat desentralisasi.

"Nah itu juga karena Indonesia itu juga desentraliasi, jadi itu tidak semata-mata bukan potret pemerintah pusat, sekali lagi yah kalau ada survey-survey semacam itu, misalnya daya saing itu tidak semata-mata potret pemertinah pusat mungkin banyak bagian yang besar itu yang terpotret di daerah, di lapangan, kayak birokrasi, korupsi, infrastruktur saja kan ada yang nasional, ada yang daerah," paparnya.

"Kalaupun infrastruktur nasional ada yang mulai membaik sekarang kan kalau daerahnya belum, kan munculnya rendah," tutup Arminda.

(nia/dru)