Agus Marto Curhat Soal Kekalahan Pemerintah di MK

Jakarta - Pada 31 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) mengalahkan gugatan Pemerintah soal pembelian 7% saham divestasi Newmont. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyesali kekalahan tersebut.

Agus mengatakan, 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara yang dilepas 2011 lalu merupakan saham penting. Pemerintah berencana membeli saham tersebut untuk menjaga agar Newmont bisa terus taat terhadap aturan pemerintah. Namun DPR tak setuju terhadap pembelian tersebut, dan akhirnys dibawa ke MK dan pemerintah kalah.

"Mau jadi apa negara ini. Saya pusing kepala juga. Mau jadi apa negara ini. Saya tak ada jawaban, cuma..mau jadi apa negara ini," kata Agus ditemui di Balai Pendidikan Kementerian Keuangan, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (8/9/2012).

Mantan Dirut Bank Mandiri ini mengatakan, pemerintah akan menjaga 7% saham Newmont yang rencananya akan dibeli tersebut. Pemerintah akan menjadi pengawas terhadap kinerja Newmont.

"Ada perasaan takut dan khawatir dari mereka (pemegang saham asing Newmont). Kalau negara pegang swing share (7% saham), mereka pasti aman. Tetapi asing itu kita harus yakinkan, bukan sebatas dia mantap tetapi taat azas dan memenuhi kewajibannya," tegas Agus.

Seperti diketahui, 7% saham ini merupakan divestasi terakhir yang wajib dilakukan Newmont. Pada divestasi sebelumnya yaitu 24%, saham Newmont dikuasai oleh perusahaan patungan milik Bakrie dengan perusahaan daerah bentukan Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

Dikatakan Agus Marto, 7% saham divestasi terakhir sangat strategis. Karena bisa menentukan siapa yang bakal menjadi pemilik saham mayoritas Newmont Nusa Tenggara.

"Kalau 51% (mayoritas) dipegang nasional dan tidak ada negara, bisa jadi kacau. Ini istilahnya tidak dikelola dengan baik. Tujuan pemerintah itu pertama adalah melaksanakan kontrak karya dan prioritas oleh negara. Sekarang 24% dipegang Pemda," kata Agus.

Presiden SBY pun juga pernah menanggapi hasil kekalahan pemerintah di MK ini. "Divestasi Newmont, saya instruksikan ke menteri ESDM dan menkeu agar bicara lagi dengan DPR. Masalah izin dan pelaksanaan aturan divestasi ini harus kita tertibkan, kalau tertib maka daerah dapat dan negara juga dapat," kata SBY.

SBY tak ingin masalah divestasi ini justru yang menikmati orang lain. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah yang bisa menikmati saham tersebut, sehingga perlu adanya ketertiban dalam proses divestasinya.

"Tapi kalau tidak tertib, maka cuma orang-orang tertentu yang dapat," kata SBY.


(dnl/wep)