Ini Alasan Petani dan Pedagang Kepung Kantor Gita Wirjawan

Jakarta - Para pendemo yang mengaku petani dan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Ketahanan Pangan (ARPKP) mendesak kementerian perdagangan mencegah praktik impor beras ilegal. ARKPKP beralasan praktik impor beras ilegal merusak harga beras petani.

"Petani dan pedagang beras di Indonesia berkumpul di ARPKP, maraknya impor beras ilegal masuk merusak harga dari para petani. Jadi beras impor ilegal jauh lebih murah karena tak pakai bea masuk, kalau harga kita Rp 6.000-7.000/Kg, kalau harga beras impor Rp 3.000-4.000/Kg," kata Humas ARPKP Khairul di sela-sela demontrasi di depan kantor kementerian perdagangan, Jakarta, Rabu (12/9/2012)

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia yang umumnya kelas bawah lebih memilih beras impor ilegal walaupun kualitasnya kurang bagus. Masuknya beras impor ilegal sudah terjadi sejak 2002, pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke pemerintah namun tak direspons.

"Beras impor ilegal ini dari Thailand dan Vietnam masuk melalui Singapura dan Malaysia, ke Batam lalu ke Selat Panjang lalu ke Tanjung Balai Karimun, per bulan sampai 3000 ton disdistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia," jelas Khairul.

Bahkan Khairul mengancam, jika demo hari ini tak direspons oleh kementerian perdagangan, maka pihaknya akan datang kembali dengan membawa massa lebih banyak hingga 1.000 orang.

"Menteri Perdagangan tidak mampu melakukan dan melindungi rakyat karena telah mengambil kebijakan salah, karena bekerjasama dengan importir. atau disebut kaum kapitalis, praktik impor beras ini tidak sesuai dengan leluhur kita yang memperjuangkan pertanian," katanya.

Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jl Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat siang ini didemo oleh ratusan orang yang mengaku dari Aliansi Rakyat Peduli Ketahanan Pangan (ARPKP). Para demonstran yang berjumlah kurang lebih 400 orang datang ke kantor Kemendag sekitar pukul 13.15 dan tertahan di pintu gerbang.
(hen/dnl)