Anggaran Perjalanan Dinas PNS Capai Rp 21 Triliun, DPR 'Cuma' Rp 146 Miliar

Jakarta -

Anggaran perjalanan dinas PNS di 2013 dialokasikan mencapai Rp 21 triliun. DPR-RI meminta anggaran tersebut untuk ditekan.

"Anggaran perjalanan dinas tersebut sudah seharusnya ditekan. Dengan memotong belanja perjalanan dinas yang tidak perlu atau mengada-ada," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis ketika berbincang dengan detikFinance, Kamis (13/9/2012).

Anggaran perjalanan dinas DPR, sambung Harry tercatat Rp 146 miliar. "DPR sekitar Rp 146 miliar," tuturnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani sebelumnya juga mengatakan pemerintah perlu melakukan penghematan anggaran kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri. Menurutnya, jangan hanya DPR yang dianggap boros lantaran sering kunjungan kerja ke luar negeri.

"Kalau semangat kita penghematan dan efisiensi, mari bersama-sama (menghemat). Jadi, jangan DPR saja. Pemerintah juga harus efisien, kalau sama-sama sayang ke masyarakat," jelas Puan.

Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013 dari pemerintah. Anggaran untuk perjalanan dinas diusulkan sebesar Rp 21 triliun.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011 menemukan pemborosan Rp 7,2 triliun atau 40 persen dari anggaran Rp 18 triliun. Angka Rp 7,2 triliun itu sebanding dengan anggaran DPR secara keseluruhan selama 2,5 tahun.

Setiap tahun, DPR diberi anggaran Rp 2,8 triliun untuk pelaksanaan fungsi, dan menggaji ribuan PNS yang bekerja di DPR. Sementara anggaran kunjungan kerja 560 anggota DPR secara total adalah sekitar Rp 112 miliar, termasuk kunjungan kerja di dalam dan luar negeri.

Anggaran dinas PNS besar dibanding DPR memang karena jumlah PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,7 juta. Sementara di DPR jumlah anggotanya hanya sekitar 600 orang.

(dru/dnl)