"Ini perlu pembahasan, masih ada ruang kajian itu dan harus dibuka dalam pembahasan dengan DPR," ujar Armida saat ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/9/2012).
Menurut Armida, dalam masa pembahasan RAPBN 2013 hingga Oktober mendatang, pemerintah akan memberikan data-data terbaru terkait harga minyak dan kondisi perekonomian global, termasuk kebijakan negara lain, seperti Amerika Serikat, yang menggerakkan kembali perekonomian global.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Armida menyatakan pemerintah akan membuat beberapa opsi guna mengurangi beban subsidi BBM ini, tanpa memberatkan masyarakat.
"Orang itu harus punya banyak opsi, seperti BBG untuk yang tidak mau beli Pertamax, public transportation yang murah, nah yang disubsidi itu tetap angkutan umum ini. Bappenas akan menyiapkan mekanisme deliverynya," pungkasnya.
Dalam nota keuangan RAPBN 2013, belanja energi dipatok sebesar Rp 274,74 triliun dengan jumlah subsidi untuk BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun.
Jumlah ini meningkat dari anggaran yang ditetapkan pada APBN-P 2012 yang sebesar Rp 202,4 triliun untuk subsidi energi, dengan rincian Rp 137,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN, serta Rp 65 triliun untuk subsidi listrik.
Sedangkan subsidi non energi pada tahun 2013 mendatang dialokasikan sebesar Rp 41,4 triliun. Jumlah ini turun sedikit dibandingkan subsidi non energi tahun ini yang sebesar Rp 42,7 triliun.
(nia/dru)











































