Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi melihat pelayanan KRL secara umum belum memuskan penggunanya. Namun, ia mengakui tingginya beban operasional yang harus ditanggung PT KAI Commuter Jabodetabek dalam mengoperasikan KRL memkasi tarif KRL naik.
"Sebenarnya ini dampak dari tarif ekonominya (rendah) itu sangat membebani Kereta Api, sehingga mereka bermanufer manggarap tarif yang non ekonomi (KRL AC)," kata Tulus kepada detikFinance, Selasa (18/9/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sisi lain pihak pengelola harus ada standar pelayanan minimal yang jelas. Jadi jangan tarif tapi belum ada standar pelayanan minimal," imbuhnya.
YLKI sendiri masih menerima berbagai keluhan dari pengguna KRL. Umumnya, penumpang KRL mengeluhkan waktu tunggu KRL yang tidak jelas, penumpang masih berdesak-desakan karena kurangnya armada KRL.
"Jumlah penumpang terlalu padat berdampak tidak nyamannya kepada konumsumen sehingga harus ada penambahan gerbong. oke ada yang berdiri. Tapi ada batas masksimum yang berdiri juga harus ada," tambahnya.
Namun, jika ingin menambahkan gerbong KRL, KAI harus memperhatikan pasokan listrik dari PT PLN (Persero) dan juga membuat jalur underpass (bawah tanah) kalau melewati perlintasan jalan agar tidak terjadi kemcetan panjang di jalur perlintasan.
Ia menegaskan, secara umum pelayanan KRL Jobedetabek belum memuaskan karena masih banyak keluhan pengguna KRL. "Secara umum KRL belum memuaskan," sanggahnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan, mengaku meskipun ada atau tidak ada kenaikan tarif KRL, pelayanan yang prima harus diberikan kepada pengguna moda transportasi massal tersebut.
"Saya nggak setuju bahwa pelayanan itu ditingkatkan kalau tarif dinaikkan, saya tidak setuju lah, pelayanan itu tarifnya naik atau tidak naik, pelayanan harus terus meningkat," kata Dahlan pagi tadi.
(hen/ang)











































