INDEF: Penyusunan Indikator Kuis Mega Tidak Profesional

Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Iman Sugema menilai mega kuis "Indonesia Sukses" yang memuat Mega Fakta berupa statistik atau indikator kunci keberhasilan ekonomi tidak disusun secara profesional. Bahkan, indikator yang digunakan cenderung menyalahgunakan statistik sehingga lebih mirip plesetan."Mega Fakta justru dapat merugikan pasangan Mega-Hasyim," kata Iman dalam jumpa pers mengenai Kajian Tengah Tahunan Ekonomi dan Bisnis INDEF di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2004).Dalam Mega Fakta disebutkan penerimaan negara dari pajak meningkat secara spektakulter. Menurut Iman, hal itu justru menunjukkan pemerintah saat ini memberikan beban pajak yang cukup tinggi kepada masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya masalah ini tidak dibesar-besarkan.Pasalnya, berdasarkan kajian INDEF, pajak yang tinggi justru berasosiasi dengan pertumbuhan yang rendah. Makanya harus dilihat mana yang lebih disukai, apakah pajak tinggi tapi pertumbuhan rendah, atau sebaliknya."Lagipula pajak yang tinggi ini larinya kemana, kalau dilihat anggaran pembangunan justru mengalami penurunan. Jadi apanya yang baik, karena kita justru menghadapi problem standing. Konsumsi pemerintah terus meningkat, jadi kelihatan ada persoalan dalam alokasi sumber daya pemerintah," paparnya.Selain itu, dalam Mega Fakta juga disebutkan mengenai peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai rekor tertinggi sehingga diindikasikan dengan kembali pulihnya kepercayaan pelaku pasar. Kesimpulan itu dalam pandangan Iman hanya bersifat jangka pendek.Makanya, tambah dia, harusnya pemerintah berpikir untuk jangka panjang mengingat investasi sektor riil saat ini justru mengalami penurunan karena investor belum yakin dengan prospek jangka panjang Indonesia. Selain investasi turun, pemerintah saat ini justru dinilai hanya lebih rajin melakukan investasi."Pemerintahan Habibie dan Gus Dur justru lebih atraktif bagi pertumbuhan sektor riil. Tapi sekarang untuk sektor riil justru masih tanda tanya karena modal saat ini masih berputar-putar di sektor-sektor finansial saja, bukan sektor riil," tutur Iman.Mengenai fakta turunnya inflasi dan suku bunga, lanjut dia, seharusnya yang mendapat kredit poin bukan pemerintah, melainkan Bank Indonesia (BI) karena pengendalian moneter berada di tangan BI."Tapi ya tidak apa-apa lah. Yang jelas, kenyataannya bagi pengusaha yang penting itu bukan suku bunga nominal, tetapi suku bunga riil. Selama tiga tahun ini suku bunga riil meningkat dari 6,6 persen menjadi 10,01 persen. Dengan demikian, beban yang harus ditanggung pengusaha jadi lebih tinggi sehingga menyebabkan kita tidak kompetitif," papar dia.Iman juga menyayangkan data mengenai konsumsi listrik yang meningkat namun tidak diimbangi oleh produktifitas listrik yang justru mengalami penurunan. (ani/)