Menteri PU: RI Hadapi Masalah Urbanisasi dan Pemukiman Kumuh

Jakarta - Pemerintah mengaku saat ini banyak masalah sosial khususnya ekonomi yang terjadi di kawasan perkotaan di Indonesia. Masalahnya mulai dari urbanisasi, degradasi lingkungan, dan pemukiman kumuh.

"Kota-kota menghadapi tantangan mulai dari urbanisasi, degradasi lingkungan, dan banyaknya penduduk di kawasan pemukiman kumuh," ujar Djoko dalam sambutannya di Hari Habitat Dunia di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2012).

Djoko menyebutkan, kota-kota di Indonesia memberikan kontribusi 52,7% pada perekonomian nasional. Karena itu pemerintah terus memberantas kemiskinan khususnya di perkotaan. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan hingga 2012 telah berhasil melakukan pembangunan sebanyak 10.999 kelurahan/desa.

Selain itu, pemerintah juga telah membangun 153 twinblock rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan juga melakukan program sanitasi berbasis masyarakat yang telah mencapai 569 unit di seluruh Indonesia.

Dikatakan Djoko, pemerintah juga menargetkan 'Kota Tanpa Kumuh' adalah salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 dan sejalan dengan salah satu arahan MDG's yaitu, pada 2020 tercatat perbaikan signifikan dalam kehidupan bagi minimal 100 juta penghuni kawasan kumuh sedunia.

"Kementerian PU menyikapi hal ini dengan inovasi pendekatan program yang lebih tepat guna dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada termasuk pembanngunan skala kota dan regional serta pemanfaatan teknologi," katanya.

Untuk wilayah perbatasan dan pulau kecil, Djoko menegaskan, wilayah itu juga mendapatkan perhatian dengan penyediaan prasarana dan sarana untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.

"Hingga tahun 2012 telah mencapai 104 kawasan dari taregt yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2014 yaitu sebesar 159 kawasan," ucapnya.

(fiq/dnl)