SBY Sindir Pejabat Daerah Bergaji Rp 40 Juta, Lebih Tinggi dari Menteri

Jakarta - Pemerintah meminta anggaran yang dialirkan oleh pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp 500 triliun dari total APBN Rp 1.600 triliun agar digunakan secara produktif.

Presiden SBY meminta pada kepala daerah mulai dari bupati, walikota, dan gubernur untuk melakukan kebijakan untuk kemakmuran rakyat.

"Sebagian gubernur, bupati/walikota bagus, terhormat tapi masih ada yang belum mengerti arti dari desentralisasi dan otda (otonomi daerah). Apa arti begitu banyak dana yang kami alirkan ke daerah. Belanja rutin terlalu tinggi ada sebuah provinsi gaji insentif eselon dua sampai Rp 40 juta, lebih besar dari gaji menteri," tutur SBY.

Hal ini disampaikan oleh SBY saat menerima Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Dikatakan SBY, para pemerintah daerah dan DPRD harus membuat konsep anggaran yang baik agar daerahnya bisa maju. "Silakan dilihat jalan pembangunan ekonomi daerah yang membawa benefit kepada rakyat dan negara," tegas SBY.

Dia menyatakan, banyaknya penyakit kongkalikong antara pemerintah daerah dengan DPRD yang jadi penghambat ekonomi di daerah.

"Transformasi besar pembangunan akan merata. Sebaliknya, kalau dikandaskan dihambat di daerah entah izinnya, urusannya. Harusnya datang ke kantor, harus temui adiknnya, harusnya datang siang hari, jadi malam hari. Penyakit seperti ini kongkalingkong antara eksekutif dan DPRD di daerah. Calon investor balik kanan (kabur), ngapain?" tegas SBY.

(dnl/hen)