Tak Hadiri Rapat Soal Outsourcing, Cak Imin Diprotes Anggota DPR

Jakarta - Rapat kerja (raker) antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan komisi IX DPR berlangsung tanpa kehadiran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Rapat yang sedianya akan membicarakan mengenai 3 hal pokok yaitu Jaminan kesehatan, KHL dan outsourcing bahkan molor hampir 1 jam dari jadwal pukul 10.00 WIB. Anggota komisi IX DPR dari Praksi PKS Indra mengaku prihatin dengan ketidakhadiran Muhaimin.

"Saya prihatin menteri tidak datang, dan ini membuktikan negara tidak hadir di tengah kebutuhan para buruh," katanya di Gedung DPR Jakarta, Senin (8/10/2012).

Indra mengaku keprihatinannya terhadap isu outsourcing di Indonesia. Undang-undang No 13/2003 dipandang tidak sesuai diberlakukan di lapangan dan banyak terjadi penyimpangan. "Ini banyak outsourcing yang nggak bisa ditumpaskan. Ini gagalnya negara yang tidak bisa melindungi para buruh," katanya.

Bahkan menurut Indra masalah outsourcing ini ada masalah besar yang menjangkit Indonesia saat ini. Semua institusi di negeri ini tidak lepas dari apa yang dinamakan outsourcing.

"Semua institusi ini ketergantungan dengan outsourcing, jangankan di perusahaan, di DPR pun ada praktik outsourcing. Itu Pamdal (Pasukan Pengamanan Dalam) DPR outsourcing loh," tutupnya.

Terkait dengan ketidakhadiran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memang tudak terlihat di Gedung DPR. Salah satu Humas Kemenakertrans menjelaskakan ketidakhadiran Muhaimin karena sedang berada di Korea Selatan untuk hadiri Atase ketenagakerjaan.

"Lagi di Korea ada pertemuan tentang ketanagakerjaan disana. 13 Atase Ketenagakerjaan optimalkan perlindungan dan pelayanan bagi TKI di luar negeri," kata Humas Kemenakertrans Subhan.

(wij/hen)