Ini Sisi Negatif Jika HPP Kedelai Diberlakukan

Ini Sisi Negatif Jika HPP Kedelai Diberlakukan

Wiji Nurhayat - detikFinance
Selasa, 09 Okt 2012 16:33 WIB
Ini Sisi Negatif Jika HPP Kedelai Diberlakukan
Jakarta - Pemerintah berencana akan mengeluarkan regulasi harga patokan petani (HPP) untuk komoditi kedelai di dalam negeri.

Tujuannya agar petani lokal semangat menanam kedelai sehingga kedelai dalam negeri bisa meningkat produksinya. Masalahnya jika nanti harga kedelai impor jauh di bawah HPP kedelai yang ditetapkan pemerintah.

Dirjen Perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Deddy Saleh mengatakan bahwa instruksi presiden (Inpres) yang mengatur HPP masih menunggu persetujuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diharapkan bulan depan paling tidak inpresnya (Instruksi Presiden) sudah keluar. Diharapkan ya, kecuali Presidennya menolak," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (9/10/2012).

Inpres ini menurut Deddy Saleh nanti akan mengatur HPP dan kebijakan pengaturan pengadaan termasuk impor. Selain itu Deddy menegaskan adanya HPP kedelai akan menjadi patokan yang tepat bagi para pelaku pasar agar stabilitas harga kedelai dapat terkendali.

"HPP di kedelai ini istilahnya apa? itu harga patokan beli dan harga patokan jual, dua hal yang kita usulkan. Nanti akan dibahas lagi di tingkat menteri sampai presiden. HP beli itu harga pembelian pemerintah. Sedangkan harga patokan jual adalah harga penjualan pemerintah," katanya.

Dikatakan Deddy bahwa HP beli adalah Bulog membeli berapa dari petani sedangkan HP jual adalah Bulog menjual berapa kepada pengguna yaitu anggota koperasi tahu tempe. Bulog memang diperkirakan akan kelola 400 sampai 500 ribu ton kedelai setahun. Ini digunakan untuk cadangan dan stabilisasi jika sewaktu-waktu harga berubah.

"Ada masalah lain terkait HPP kedelai bagaimana nanti kalau harga (HPP) yang ditetapkan Rp 7.000/kg lalu harga kedelai impor jauh lebih murah dari Rp 7.000/kg," katanya.

Masalahnya adalah bahwa nanti kalau harga patokan (HPP) ditetapkan Rp 7.000/kg misalnya kemudian harga impor itu jauh lebih murah dari harga yang sudah ditetapkan maka koperasi tahu tempe dimungkinkan tidak akan membeli kedelai dari Bulog atau petani lokal. "Mereka (perajin) membeli yang impor," katanya.

Selain itu yang harus dijaga adalah jangan sampai nantinya para petani menjual kedelai impor yang harganya jauh lebih murah kepada Bulog ini kemungkinan besar bisa terjadi.

"Bisa saja terjadi, memang posisi Bulog ini yang harus betul-betul diperhitungkan. Ketika harga itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Posisinya sama-sama tidak enak. Jadi Bulog juga harus kerja keras," tandasnya.

(wij/hen)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads