.webp)
Persiapan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sudah masuk babak menjelang pengumuman tender pengerjaan 3 paket terowongan senilai Rp 4,5 triliun pada Oktober ini.
Namun proyek ini tetap mendapat kritikan karena seluruhnya dibiayai oleh utang dari Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Sungguh tragis bila APBD DKI Jakarta yang sejak dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo (Foke) mencapai rata-rata di atas Rp 30 triliun per tahun itu, belum mampu memerdekakan warga Jakarta, bahkan penguasa itu sendiri, terbukti akan membangun MRT yang hanya Rp 17 triliun selama lima tahun saja berarti rata-rata per tahun hanya Rp 3 triliun lebih sedikit harus tunduk pada kemauan Jepang," kata Pakar Transportasi Darmaningtyas dalam tulisannya di instran.org, dikutip Kamis (18/10/2012)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sesungguhnya, kita ini dikadali oleh bangsa Jepang, tapi kita tidak merasa dikadali. Bahkan sebaliknya kita bangga berkata di mana-mana kalau Jepang sudah menyetujui pinjaman tersebut," tegas Darmaningtyas.
Menurutnya negara-negara maju, pemilik uang seperti Jepang juga memerlukan penyaluran uangnya daripada ditaruh di bank mereka yang bunganya rendah dan tidak mampu mendorong penyerapan keahlian mereka.
Dikatakannya dengan dipinjamkan ke negara-negara berkembang, uang tersebut bisa memperoleh bunga lebih tinggi dan bisa menjadi penyaluran atas tenaga-tenaga kerja mereka yang memang perlu disalurkan, daripada kalau didiamkan dalam negeri membebani subsidi negara mereka.
"Bagi mereka yang mendalami masalah utang luar negeri, sesungguhnya utang luar negeri itu adalah tipu menipu gaya baru oleh negara-negara maju kepada negara berkembang," katanya.
"Celakanya adalah, kita sering bangga mendapatkan pinjaman karena merasa dipercaya oleh si pemberi pinjaman. Sebaliknya, si pemberi pinjaman tertawa terbahak-bahak karena berhasil mengelabui pemerintah Indonesia/Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan dana pinjaman mereka," tegasnya.
Seperti diketahui, dana pinjaman dari JICA untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang melalui pemerintah pusat tahun ini disiapkan Rp 1,2 triliun. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan agar dana sebesar itu segera digunakan untuk proyek tersebut.
"Untuk tahun 2012 untuk MRT itu ada dana Rp 1,2 triliun jadi itu harus bisa terwujud," kata Agus beberapa waktu lalu.
Dihimpun dari berbagai sumber, selama ini payung hukum soal proyek MRT antaralain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian PT MRT Jakarta dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal ke PT MRT Jakarta. Dalam aturan itu operator MRT adalah PT MRT Jakarta yang berfungsi sebagai pihak yang membangun, mengoperasikan, dan memelihara MRT.
Selain itu ada Perda No.4 Tahun 2008 mengatur penggunaan permodalan yang dipinjamkan JICA, yaitu menerima setoran modal dari Pemprov DKI sebesar 42% dari total pinjaman dari JICA, dan pinjaman pemerintah pusat 58% dari total pinjaman yang diteruskan ke Pemprov DKI lalu oleh Pemprov DKI ke PT MRT.
Total dana yang dibutuhkan untuk proyek MRT tahap I sebesar Rp 15 triliun. Dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2% dan 0,4% dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun.
Jaringan MRT Jakarta ada dua, antara lain koridor satu Lebak Bulus hingga Kampung Bandan. Koridor dua dengan jalur Timur ke Barat, mulai dari Balaraja hingga Cikarang.
Proyek MRT tahap I antara lain Lebak Bulus-Bundaran HI diantaranya sebanyak tujuh stasiun berada di permukaan tanah yakni Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sisanya, enam stasiun di bawah tanah atau subway terletak di Masjid Al-Azhar, Istora Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI. (hen/dnl)
