Wika 'Digantung' Proyek MRT DKI yang Belum Jelas

Jakarta - Proyek transportasi Mass Rapid Transit (MRT) di DKI Jakarta seksi I Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) senilai Rp 15 triliun belum jelas. PT Wijaya Karya Tbk (Wika) yang digadang-gadang sebagai pemenang pengerjaan terowongan bawah tanah masih 'digantung'.

Sekretaris Perusahaan Wika Natal Argawan Pardede mengatakan, pihaknya belum menerima pengumuman resmi soal pemenang tender proyek MRT tersebut.

Pengumuman tender proyek MRT yang paling dekat adalah pengerjaan 3 paket terowongan senilai Rp 4,5 triliun yang rencananya bakal diumumkan Oktober ini.

"Kemarin itu sudah pembukaan dokumen tender untuk paket underground (bawah tanah) disampaikan di sana. Posisi Wika yang terendah untuk dua paket, cuma itu kan masih di panitia. Kami sebagai peserta tender belum belum mendapat informasi lebih lanjut," kata Natal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2012).

Natal mengatakan, Wika mengikuti tender MRT DKI atas nama tim yang terdiri dari sejumlah kontraktor dari beberapa negara. Dia mengatakan, proyek MRT tersebut terdiri dari 6 paket proyek yang ditenderkan. Tiga proyek merupakan jalur melayang, dan tiga proyek adalah bawah tanah.

Harga yang ditawarkan Wika dalam tender proyek MRT ini berkisar Rp 1,5 triliun untuk tiap paket proyek. Namun, ujar Natal, pihak Wika tidak terlalu mempermasalahkan soal nasib proyek tersebut.

Saat ini proyek MRT memang belum diumumkan pemenang tendernya. Gubernur DKI Jakarta yang baru Joko Widodo atau Jokowi masih ingin melakukan kajian lebih mendalam lagi soal proyek tersebut.

Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priyatna mengatakan, Jokowi meminta presentasi proyek MRT karena takut kemahalan.

Proyek MRT belum dimasukkan dalam rencana kerja Wika di tahun ini. Target proyek yang ditargetkan BUMN karya ini pada tahun ini adalah Rp 16,5 triliun.

Wika saat ini juga mengerjakan berbagai proyek pemerintah, mulai dari jalan, jembatan, air, dan gedung, serta pembangkit listrik. Kemudian ada juga proyek properti.

Dihimpun dari berbagai sumber, selama ini payung hukum soal proyek MRT antaralain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian PT MRT Jakarta dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal ke PT MRT Jakarta. Dalam aturan itu operator MRT adalah PT MRT Jakarta yang berfungsi sebagai pihak yang membangun, mengoperasikan, dan memelihara MRT.

Selain itu ada Perda No.4 Tahun 2008 mengatur penggunaan permodalan yang dipinjamkan JICA, yaitu menerima setoran modal dari Pemprov DKI sebesar 42% dari total pinjaman dari JICA, dan pinjaman pemerintah pusat 58% dari total pinjaman yang diteruskan ke Pemprov DKI lalu oleh Pemprov DKI ke PT MRT.

Total dana yang dibutuhkan untuk proyek MRT tahap I sebesar Rp 15 triliun. Dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2% dan 0,4% dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun.

Jaringan MRT Jakarta ada dua, antara lain koridor satu Lebak Bulus hingga Kampung Bandan. Koridor dua dengan jalur Timur ke Barat, mulai dari Balaraja hingga Cikarang.

Proyek MRT tahap I antara lain Lebak Bulus-Bundaran HI diantaranya sebanyak tujuh stasiun berada di permukaan tanah yakni Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sisanya, enam stasiun di bawah tanah atau subway terletak di Masjid Al-Azhar, Istora Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.


(dnl/hen)